MERAUKE – Kepala Bidang SMK, Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Yulianus Kuayo, SH, meminta para kepala sekolah SMK Wilayah Adat Anim Ha, Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat agar dalam pengelolaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) harus selalu transparan.
‘’Pengelolaan dana BOS ini harus trasnparan, ini sangat penting, antara guru produktif, program studi, antara sekolah dengan para kepala sekolah,”katanya saat membuka workshop penyusunan Arkas BOS tahap II dan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) tahun 2022 SMK Wilayah Adat Anim Ha, di Aula SMKN 3 Merauke, Kamis (23/6).
Yulianus Kuayo menjelaskan, pihaknya terus mendorong pengelolaan dana ini terutama yang bersumber dari dari dana BOS, di mana prinsip-prinsip pengelolaan keuangan menjadi dasar. ‘’Selain prinsip pengelolaan keuangan juga pengendalian dilakukan dengan iman,’’ terangnya.
Dikatakan, hasil evaluasi terhadap pengelolaan Dana BOS tersebut, hampir seluruh SMK yang ada di Papua masih menyisahkan Silpa yang jumlahnya bervariasi di atas Rp 10 juta bahkan ada yang sampai Rp 300 juta. ‘’Kalau ada Silpa maka kemungkinan perencanaan yang keliru atau tidak tepat. Karena itu, kegiatan hari ini salah satunya adalah untuk mengendalikan supaya berikutnya tidak ada Silpa lagi,’’ jelasnya.(ulo/tho)