Categories: MERAUKE

Bupati Merauke: Ada Kebijakan Khusus untuk Atasi Banjir Rob

MERAUKE– Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze mengatakan akan ada kebijakan khusus dalam mengatasi  masalah  banjir rob di Kabupaten Merauke khususnya yang ada di dalam Kota dan yang terjadi di Distrik Waan yang dialami warga setiap tahunnya.

‘’Mesti ada kebijakan khusus dalam mengatasi banjir rob di wilayah kita khususnya yang ada di dalam kota dan yang terjadi di Distrik Waan,’’ kata Yospeh Bladib Gebze saat membuka kosultasi publik  rancangan awal RPJMD Kabupaten Merauke 2025-2030 di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Selasa (22/4) kemarin.   

  Menurut mantan Karo Hukum Setda Provinsi Papua Selatan ini bahwa perbaikan infrastruktur  mesti harus dilakukan khususnya selokan, parit termasuk drainase. Bahkan dirinya sudah meminta kepada gubernur Papua Selatan untuk menetapkan bagian mana yang akan menjadi kewenangan  provinsi dan bagian mana yang menjadi kewenangan kabupaten sehingga bisa melaksanakan apa yang menjadi  tanggung jawab  pemerintah Kabupaten Merauke di Merauke.

‘’Waan dan Sabon, peristiwanya berulang-ulang setiap tahunnya. Ada banjir rob di sana dan ini menjadi bagian yang harus kita kaji dengan baik, sehingga peristiwa itu meski berulang-ulang  terjadi tapi kita punya cara untuk mengatasi persoalan itu,’’ tandasnya.

Bupati juga menjelaskan bahwa urusan wajib seperti Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, urusan sosial dan ketenteraman dan ketertiban masyarakat harus menjadi perhatian pihaknya.    ‘’Khusus untuk urusan Pendidikan, sampai sekarang masih banyak yang harus kita bereskan,’’ katanya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

2 days ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

2 days ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

2 days ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

2 days ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

2 days ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

2 days ago