

Kalapas Merauke Dewanto, menyerahkan remisi kepada salah satu warga binaan yang mendapatkan Remisi Khusus Idul Fitri 1447 Hijria, Sabtu (21/3). Satu-satunya dari 69 warga Binaan yang bebas setelah mendapatkan Remisi Khusus Idu Fitri 1447 Hijriah. (foto:Sulo/Cepos)
MERAUKE- Wajah-wajah cerah terpancar dari wajah warga binaan Lapas Merauke yang berkumpul di dalam masjid yang ada di dalam Lapas Merauke. Selain karena mencapai Idul Fitri setelah sebulan penuh menahan lapar dan nafsu duniawi, lebih dari itu, karena pemerintah telah memberikan remisi khusus di hari raya Idul Fitri tersebut. Sebanyak 69 dari 86 warga binaan Lapas Merauke yang beragama Islam mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana antara 15 hari sampai 2 bulan.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke, Dewanto, saat menyerahkan remisi secara simbolis mengajak seluruh warga binaan yang merayakan Idul Fitri untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SAW, sehingga setelah sebulan penuh melaksanakan puasa dihari berbahagia tersebut dapat merayakan Idul Fitri.
Kalapas Dewanto menjelaskan, remisi yang diberikan ini karena sudah melalui penilaian kepada setiap warga binaan yang telah memenuhi syarat dan berhak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. Salah satu, syarat penilaian warga binaan tersebut berkelakuan baik dan mau mengikuti seluruh pembinaan yang diberikan oleh petugas Lapas Merauke maupun stakeholder yang ada, sehingga kelak pada waktunya saat kembali ke masyarakat bisa berbaur dan diterima kembali masyarakkat dengan baik.
Namun Kalapas berpesan kepada setiap warga binaan itu jangan sekali-kali berpikir untuk kembali ke tempat tersebut. Artinya, setelah kembali ke masyarakat tidak sekali-kali mengulang kesalahan yang dapat membawanya kembali ke tempat itu.
Page: 1 2
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…