Aksi Demo Tolak Tolak PSN dan Pencabutan SK Bupati Kembali Digelar

Massa juga mengaitkan pembangunan jalan tersebut dengan kekhawatiran terhadap perubahan kawasan hutan dan kehidupan masyarakat adat. Mereka meminta pemerintah tidak hanya melihat pembangunan dari sisi infrastruktur, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat yang hidup dan menggantungkan sumber penghidupan dari wilayah adat.

“Kalau kita diam, maka kita akan musnah di Tanah Papua. Kalau kita diam, kita bukan hanya akan dieksploitasi, tetapi kita akan dirampas oleh kaum yang menindas,” tegasnya.

Sebelumnya, masyarakat adat yang terdampak pembangunan jalan Wanam-Muting telah menempuh jalur hukum dengan menggugat SK Bupati Merauke ke PTUN Jayapura. Gugatan tersebut berkaitan dengan keputusan mengenai kelayakan lingkungan pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer. (ulo/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q