

Paino, SIP, MT (foto: Sulo/Cepos)
MERAUKE – Sampai saat ini terjadi pro kontra di masyarakat terutama pemilik hak ulayat terkait dengan investasi pembukaan 1 juta lahan unttuk pertanian dan sekitar 500.000 hektar untuk tebu.
Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan Paino, SIP, MT, mengatakan, terkait dengan program nasional dengan investas besar-besaran di Papua Selatan khususnya Merauke ini berdasarkan situasi nasional atau dunia.
Dimana sebagian negara-negara luar sudah mulai mengalami krisis pangan sehingga saat pertemuan dengan Menteri Pertanian disampaikan bagaimana krisis pangan tersebut dapat diantisipasi di Indonesia lebih khusus dari Merauke Papua Selatan.
‘’Sehingga program nasional yang dicanangkan oleh Presiden terpilih itu bagaimana pangan dunia itu bisa kita olah di Papua Selatan,’’ katanya.
Paino menjelaskan bahwa terkait dengan investasi yang masuk di Papua Selatan, baik investasi pertanian maupun tebu regulasinya sudah disesuaikan. ‘’Kemarin sudah rapat di Swissbel kemudian rapat di kapal dengan Pak Menteri Pertanian dengan investor instansi terkait baik dari ATR kemudian dari kehutanan sudah disesuaikan,’’ jelasnya.
Menurutnya, untuk hutan lindung tidak akan dikorek. Artinya investasi besar-besaran 1 juta hektar tersebut sudah disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
‘’Kedua bahwa negara ketika menghadirkan investasi untuk memakmurkan rakyat. Tidak ada negara datang berinvestasi untuk menyengsarakan rakyatnya. Intinya bagaimana masyarakat sejahtera melalui investasi dalam bidang pangan nasional. Diharapkan dengan investasi besar-besar ini dapat mengangkat derajat masyarakat khususnya masyarakat setempat yang punya hak ulayat,’’ terangnya.
Paino mencontohkan untuk program optimalisasi lahan seluas 40.000 hektar, sebagian masyarakat mulai menikmati manfaatnya dan lainnya sedang berjalan.
‘’Dengan adanya proyek 1 juta hektar ini dapat mengangkat setidaknya masyarakat setempat, sehingga pangan dunia dapat disuplay dari Merauke dan itu harapan negara dalam hal ini pemerintah dengan mendatankan investor. Kalau pemerintah yang garap langsung, pemerintah terbatas anggaran sehingga kita bersyukur dengan adanya investasi yang masuk dengan tujuan untuk mengangkat perekonomian masyarakat setempat, umumnya di Papua selatan,’’ pungkasnya. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
PSBS Biak akan melakoni laga pamungkas mereka pada Super League 2025/2026 pada Sabtu (23/5). Tim…
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun mengatakan, Raperda tersebut merupakan hak inisiatif DPR…
Kejuaran Daerah Bupati Keerom Cup Series II Motocross dan Grasstrack Tahun 2026 memberikan banyak cerita.…
Menurut Rahmat, esensi perjuangan tahun 1908 sangat relevan dengan kondisi penegakan hukum modern saat ini.…
Kapolres Jayapura AKBP Dionisius V.D.P. Helan, melalui Kasat Reskrim AKP Axel Panggabean, mengatakan korban diketahui…
Salah seorang warga Kota Jayapura, Silas menyayangkan perlakuan kurang menyenangkan saat berada di kawasan Bandara…