

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo saat dampingi rombongan Komisi II DPR RI meninjau lokasi pembangunan pusat pemerintahan Papua Selatan di Salor Merauke. (FOTO: Sulo/Cepos)
MERAUKE– Rombongan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meninjau pusat pemerintahan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Jumat (16/5/2025).
Perjalanan rombongan ke Salor bersama Gubernur Apolo Safanpo didampingi Sekda Papua Selatan, Maddaremmeng, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun, dan Ketua Majelis Rakyat Provinsi Papua Selatan, Demianus Katayu.
Saat tiba, rombongan disambut oleh Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Papua, Corneles Sagrim bersama karyawan dan diarahkan ke lokasi pembangunan Kantor DPRP Papua Selatan.
Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Papua, Corneles Sagrim kepada rombongan menjelaskan Kantor DPRP Papua Selatan berseblahan dengan Kantor MRP Papua Selatan. Menurut Corneles, pembangunan kantor wakil rakyat itu direncanakan tiga lantai.Hingga kini progres pembangunan kantor tengah mencapai 18 persen. Luasan kawasan kantor DPRP Papua Selatan sekitar 4 hektar sesuai master plan.Kantor tersebut berseblahan dengan Kantor Majelis Rakyat Provinsi Papua Selatan.
Setelah meninjau lokasi Kantor DPRP Papua Selatan, rombongan bersama Gubernur Apolo Safanpo melanjutkan perjalanan meninjau area pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan.
Saat tiba, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Papua, Corneles Sagrim diarahkan ke peta pembangunan Kantor Gubernur. Corneles menjelaskan kepada rombongan dan Gubernur Apolo bahwa luas lahan kantor itu sekitar 11 ribu lebih persegi.
Lanjut Corneles, kantor tersebut direncanakan lantai tiga.Fasilitas di kantor itu di antaranya lapangan upacara, lahan pakiran motor, parkiran mobil, dan parkiran sepeda. Selain itu, kata Corneles Sagrim ada juga pembangunan gedung green house dan tempat olahraga disekitar kawasan lokasi kantor gubernur.
“Untuk pembangunan kantor gubernur sementara pemasangan tiang pancang, setelah itu dilanjutkan dengan pembangunan,” kata Cornels kepada rombongan Komisi II DPR RI dan Gubernur Apolo.
Page: 1 2
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…
Menurut Dr. Methodius Kossay, data OAP yang akurat dan valid memang sangat krusial dalam menentukan…