

dr. Nevile R. Muskita (foto: Sulo/Cepos)
MERAUKE– Kendati seluruh peralatan Kesehatan, dokter dan petugas kesehatan telah ditempatkan di Rumah Sakit Pratama yang dibangun Pemerintah Kabupaten Merauke di Kimaam, namun sampai sekarang ini rumah sakit tersebut belum juga difungsikan sebagaimana mestinya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke dr. Nevil R. Mustika kepada media ini mengungkapkan, bahwa untuk operasional rumah sakit tersebut pihaknya masih menunggu izin operasional dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
‘’Sampai sekarang izin operasioal dari Menteri Kesehatan belum turun. Kita sudah ajukan tapi izinnya belum turun ke kita,’’ kata Nevil R. Muskita kepada media ini, di Merauke, Jumat (13/6) lalu.
Mantan Direktur RSUD Merauke ini mengaku tidak berani mengoperasikan rumah sakit tersebut sebelum ada izin operasional dari Menteri Kesehatan.
‘’Tujuan kita baik sebenarnya untuk melayani masyarakat di bidang Kesehatan. Persoalannya, kalau ada apa-apa dan keluarga pasien tidak terima, maka kita bisa dikategorikan melakukan mall praktek dan itu urusannya hukum. Jadi kita tunggu izin operasional ada baru kita operasionalkan,’’ jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, pemeriksaan kelayakan bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum juga belum dilakukan. ‘’Kami sudah koordinasikan ke Dinas PU dan itu butuh anggaran. Karena mereka ada tim ahlinya atau apanya begitu yang mereka harus datangkan. Dan itu kita tidak bisa paksanakan karena OPD lain yang punya kewenangan ,’’ terangnya.
Diketahui, pembangunan rumah sakit Pratama di Kimaam tersebut untuk mendekatkan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Kimaam dan sekitarnya. Bangunan utama rumah sakit pratama yang menggunakan anggaran tahun 2023 itu menghabiskan biaya sekitar Rp 55 miliar. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…