Categories: MERAUKE

Bahas Masalah Pencaker, Gubernur Jelaskan Alasan Tidak Lakukan Optimalisasi

MERAUKE – Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo bersama Majelis Rakyat Papua Selatan menggelar rapat untuk membahas masalah demonstrasi peserta pencari kerja (pencaker) orang asli Papua yang tidak lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan juga pencaker yang dinyatakan lulus tes di ruang rapat MRP Papua Selatan, Sabtu (5/7).

Pertemuan itu mendadak digelar lantaran pencaker OAP yang tidak lulus selalu menuntut dan terus menerus melakukan unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dan juga di Kantor Gubernur Papua Selatan. Dalam pertemuan, Gubernur Apolo menjelaskan bahwa tahapan dan tes yang sudah dilalui oleh pencari kerja CPNS 2024 sudah sesuai aturan dan sudah selesai.

Sisa formasi 203 yang masih kosong ini sebenarnya permintaan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) meminta agar dilakukan optimalisasi agar memenuhi kuota 1.000 orang yang diminta.

“Sebenarnya pemerintah pusat minta dilakukan optimalisasi tetapi kita tahan,”kata Gubernur Apolo.

Mengapa tidak dilaksanakan, kata dia, jika dilakukan maka anak-anak asli Papua, terutama bagi mereka yang belum beruntung pada seleksi CPNS tak diakomodir.

“Optimalisasi itu begini, misalnya di Kantor Bapeda jatahnya lima orang, maka yang lulus perengkingan satu, dua, tiga, empat dan lima, sementara enam kebawah itu tidak lulus,”ujarnya.

Page: 1 2 3

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

1 day ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

1 day ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

1 day ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

1 day ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

1 day ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

1 day ago