Pangdam: Strategi TNI Mendukung Percepatan Pembangunan

MERAUKE–Pangdam XVII/Cenderawasih  Mayjen TNI Izak Pangemanan, M.Han melakukan kunjungan kerja ke Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, Rabu, (7/6), kemrin. Ini merupakan kunjungan kerja pertama setelah dilantik sebagai Panglima Komando Kodam XVII/Cenderawasih.  Dalam kunjungan ke Merauke itu, Pangdam didampingi Istri Ny.Juliet Izak Pangemanan dan sejumlah pejabat Kodam.

    Saat tiba dengan menggunakan  Garudan Indonesia,  jenderal bintang dua tersebut disambut Pj Gubernur Papua Selatan Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT. Danlantamal  XI Merauke, Danlanud  JA Dimara Merauke, Danrem 174/ATW, Kapolres, dan sejumlah  pejabat lainnya.

   Kepada wartawan, Pangdam Izak Pangemanan  mengungkapkan, sebagai pejabat baru    dilantik, dirinya perlu melihat semua satuan di Papua, khususnya yang ada di Merauke sekaligus  menyampaikan kebijakan-kebijakannya  dalam pelaksanaan tugas TNI di Merauke.   

Kebijakan tentunya mengacu pada kebijakan  negara. Kebijakan negara jelas, mulai dari UU Otsus Nomor  21 tahun 2001 kemudian dirbah menjadi UU Nomor 2 tahun 2021. Juga ada  Inpres Nomor 9 tahun 2019, Kepres Nomor 20 tahun 2020, Inpres Nomor 9 tahun 2020. Lalu ada PP 106 dan 107 tahun 2021 dan  terakhir ada Perpres Nomor 121 tahun 2022. Semuanya itu mengamanatkan percepatan pembangunan Papua. “Strategi kami adalah strategi mendukung pemerintah  daerah untuk percepatan pembangunnan Papua,’’ tandasnya.

Soal menghadapi Pemilu, Pangdam menjelaskan, pihaknya akan membantu pengamanan presiden dan tetap bersikap netral.      

Disinggung kebijakannya sehubungan dengan masih adanya aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok yang berseberangan dengan NKRI, Pangdam mengakui, sampai saat ini masih ada beberapa daerah yang aktivitas kelompok bersenjata dan melihatnya sebagai sebuah permasalahan yang harus  diselesaikan secara bersama.

‘’Ini bukan masalah TNI saja, tapi permasalahan bangsa. Jadi ini permasalahan bangsa, sehingga semua komponen dalam hal ini di daerah, Forkopimda bekerja sama menangani ini. Semua ini terjadi karena ada persoalan sosial yang belum kita selesaikan,”bebernya.(ulo/tho)