Categories: MERAUKE

Solidaritas Pencari Kerja OAP Kembali Gelar Aksi Demo

MERAUKE– Ratusan peserta CPNS Pemprov Papua Selatan tidak lolos testing dan mengatasnamakan diri Sodlidaritas Pencari kerja Orang Asli Papua (OAP) kembali menggelar aksi demo damai, Senin (30/6). Aksi demo damai yang dilakukan tersebut merupakan yang ke-4 kalinya.

Mereka membawa 2 spanduk dan puluhan pamplet yang berisikan aspirasi atau tuntutan mereka kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan.  Aksi demo damai yang dikawal ketat Kepolisian Resor Merauke itu diawali dengan berkumpul di Lingkaran Brawijaya.

Setelah itu, kemudian long march menuju Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Selatan yang berada di Jalan Brawijaya Merauke.

Disini, mereka membentangkan spanduk dan menggelar orasi sevara bergantian. Para pendemo diterima Kabag Sumber Daya Manusia BKPSDM Papua Selatan Dominggus Anggawen.

Koordinator Lapangan (Korlap) Dinosius Yodi mengatakan aksi yang dilakukan ini untuk meminta pemerintah Provinsi Papua Selatan menunda penyerahan SK CPNS tersebut yang rencananya akan dilaksanakan pada 1 Juli 2025.

Alasan permintaan tersebut, kata dia dengan beberapa alasan diantaranya, dikuota orang Asli Papua terdapat non Papua bisa test di jalur OAP atas rekomendasi dari MRP Papua Selatan. ‘’Kita bicara data dan itu sangat jelas,’’ katanya.

Apalagi lanjutnya bahwa ada pernyataan dari Kabid SDM saat demo ketiga di DPRP alasan MRP mengeluarkan rekomendasi terhadap beberapa non OAP tersebut dengan alasan anak-anak perintis. ‘’Ini kata-kata beliau yang kami kembalikan saat di gedung DPRP. Jadi kami hari ini untuk membela hak-hak kami,’’ katanya.

‘’Tanah kami sudah diambil lewat PSN, apakah hak-hak kami lewat penerimaan CPNS akan di ambil lagi. Kita tuntut keadilan,’’ katanya.

Kabid SDM KPSDM Papua Selatan Dominggus Anggawen yang menerima aspirasi dan tuntutan para pendemo tersebut mengatakan akan menyampaikan ke pimpinan atas untuk bisa melihat kembali.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

2 days ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

2 days ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

2 days ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

2 days ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

2 days ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

2 days ago