

MERAUKE- Setelah menunda pelaksanaan Pilkada secara serentak akibat pandemi virus Corona, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akhirnya kembali melanjutkan pelaksanaan tahapan Pilkada secara serentak tersebut.
Ketua KPU Kabupaten Merauke Theresia Mahuze, SH, ditemui media ini di Kantor KPU Merauke, mengungkapkan bahwa dengan adanya kepastian untuk memulai tahapan Pilkada untuk dilanjutkan tersebut maka pihaknya akan memulai aktivitas masuk kantor mulai 4 Juni dengan protokol kesehatan.
“Hari ini, kami masuk untuk bersih-bersih setelah sekitar 2 bulan kita bekerja dari rumah,’’ kata Theresia Mahuze ditemui media ini saat bersih-bersih dan mempersiapkan sejumlah dokumen tahapan dari Pilkada tersebut yang akan segera dikirim ke masing-masing PPD, Sabtu (30/5).
Menurut Theresia, bahwa hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara KPU RI, Komisi II DPR RI, Mendagri, Bawaslu RI dan DKPP, pemungutan suara secara serentak tersebut akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang dengan memperhatikan protokol kesehatan. Namun demikian, lanjut Theresia, pihaknya masih menunggu jadwal ulang tahapan Pilkada serentak dari KPU RI tersebut.
“Sementara kami masih menunggu jadwal ulang tahapan Pilkada ini sampai pada pemungutan suara 9 Desember 2020 mendatang,” katanya.
Namun yang jelas, lanjut dia, bahwa tahapan calon perseorangan sudah selesai dan dari satu pasangan bakal calon yang mendaftar hasil verifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). ’’Kemudian untuk PPD sudah dilantik semua dan kita akan segera aktifkan kembali setelah mendapat jadwal ulang dari KPU RI,’’ terangnya. Sedangkan untuk seleksi petugas KPPS, jelas Theresia Mahuze, sudah dilakukan dan tinggal menunggu pelantikan. (ulo/tri)
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…