Categories: LINTAS PAPUA

Komnas HAM Desak Pemkab Waropen Segera Buat Perda Masyarakat Adat

Ramandei juga mempertegas kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak-hak adat sesuai konstitusi negara dan sistem internasional. Ia merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 82, yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban dalam prinsip pembangunan masyarakat adat.

“Pemerintah tidak punya hak [untuk mengabaikan], tapi pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya,” tegasnya. (il/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Jadi Kapolri, Harta Kekayaan Suyudi Ario Seto Tercatat Rp 5,8 MiliarJadi Kapolri, Harta Kekayaan Suyudi Ario Seto Tercatat Rp 5,8 Miliar

Jadi Kapolri, Harta Kekayaan Suyudi Ario Seto Tercatat Rp 5,8 Miliar

Dalam laporan tersebut, kekayaan Suyudi terdiri atas sejumlah aset tidak bergerak dan bergerak. Untuk tanah…

1 day ago

Kapolri Suyudi jadi Harapan Baru untuk Institusi Polri

”Kapolri baru, harapan baru untuk membenahi institusi Polri,” ujar Abdul Rachman Thaha yang akrab disapa…

1 day ago

Dudung Resmi Jadi Menko Polkam

Usai dilantik menjadi menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam), Jenderal TNI Dudung Abdurachman…

1 day ago

Murid Berdiri di Kelas Jadi Alasan Untuk Bertahan Tetap Mengajar

Selama lebih dari dua dekade, ia memilih bertahan dan ikut merajut masa depan anak-anak di…

1 day ago

Bintang Kejora Berkibar di Kampus USTJ, Tiga Mahasiswa Diamankan

Aksi ini banyak muncul di media sosial mengingat para mahasiswa yang terlibat nampaknya telah siap…

2 days ago

22 Saksi Diperiksa, Kejati Dalami Dugaan Korupsi Proyek Jalan Dema-Fefero

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, melalui Ketua Tim Penyidik sekaligus Kepala Seksi Penuntutan Kejati Papua, Alfisius…

2 days ago