

Terlihat BTN Rofelle yang masih terendam banjir, Kamis (27/11). (foto: Yohana/Cepos)
SENTANI – Bupati Jayapura, Yunus Wonda memberikan peringatan tegas kepada para pengembang perumahan (developer) di Kabupaten Jayapura terkait terjadinya banjir dan genangan air yang kerap melanda sejumlah kompleks perumahan di wilayah Kota Sentani.
Dalam tiga hari terakhir, Bupati Yunus Wonda turun langsung meninjau lokasi-lokasi yang terdampak banjir. Dari hasil peninjauan tersebut, ia menilai bahwa tingginya curah hujan bukan satu-satunya penyebab banjir, melainkan lemahnya perencanaan pembangunan perumahan oleh para pengembang.
“Para pengembang membangun perumahan tanpa memikirkan pembuangan akhir atau sistem drainase yang memadai,” ujarnya, Kamis (27/11).
Menurutnya, meski beberapa perumahan memiliki saluran air di bagian depan, namun tidak jelas ke mana saluran tersebut bermuara.
“Yang menjadi persoalan besar adalah pembuangan akhirnya di mana. Setelah saya turun langsung ke lapangan, di beberapa perumahan tidak terlihat jalur air menuju sungai atau saluran utama,” jelasnya.
Bupati Jayapura memastikan bahwa ke depan Pemerintah Kabupaten Jayapura akan melakukan penertiban dan kerapian terhadap perizinan pembangunan perumahan.
“Setiap pengembang wajib mempresentasikan secara jelas rencana pembangunan, terutama terkait sistem drainase dan pembuangan akhir air,” tambahnya.
“Pengembang harus membangun rumah dengan cara yang benar. Jangan hanya mencari keuntungan, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan serta keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Page: 1 2
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…