Kapolri Suyudi jadi Harapan Baru untuk Institusi Polri

JAKARTA- Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi momentum untuk melakukan pembenahan di tubuh institusi kepolisian. Politikus Abdul Rachman Thaha menyampaikan pandangan tersebut pada Kamis (1/10). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Laskar Merah Putih itu mengatakan, Kapolri baru membawa harapan baru bagi upaya memperkuat dan membenahi institusi Polri.

”Kapolri baru, harapan baru untuk membenahi institusi Polri,” ujar Abdul Rachman Thaha yang akrab disapa ART. Menurut dia, pergantian kepemimpinan di tubuh Polri menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Dia menilai pembenahan institusi kepolisian perlu diarahkan pada peningkatan profesionalisme, pelayanan kepada masyarakat, serta penguatan penegakan hukum, yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan ART itu disampaikan setelah DPR RI menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (1/10), DPR juga menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo. Proses pergantian tersebut telah melalui mekanisme di DPR, termasuk pembahasan di Komisi III DPR RI.

Pergantian pucuk pimpinan Polri selanjutnya menjadi awal bagi kepemimpinan baru dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.Abdul Rachman Thaha berharap, kepemimpinan Kapolri baru dapat membawa langkah-langkah pembenahan yang memberikan dampak positif bagi institusi Polri maupun masyarakat. Dia menyebut reformasi kultur masih menjadi salah satu tantangan yang harus diperhatikan Kapolri baru.

”Kapolri berikutnya memiliki tantangan sangat besar bagi organisasi, selain reformasi kultural yang belum tuntas juga percepatan perkembangan teknologi terutama AI (kecerdasan buatan),” ujar Abdul Rachman Thaha.

Menurut dia, perubahan kultur tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan aturan atau kebijakan. Pembenahan juga perlu menyentuh pola kerja dan perilaku aparat dalam menjalankan tugas sehari-hari.