

Menurut Mat sapaan akrab Ketua DPRK Kabupaten Sarmi itu, pertemuan tersebut dalam rangka menyampaikan aspirasi yang sudah tertuang dalam Perda terkait pembangunan berbasis keberpihakan kepada wilayah adat, agar perusahaan yang ada di Kabupaten Sarmi bisa membuka industri Somel supaya bisa serap tenaga kerja lokal.
JAYAPURA – Ketua DPRK Kabupaten Sarmi, Mohammad Asari Tiris didampingi Onesias Tiris DPRK Wakil Adat Manirem dan Julkifli Yambai DPRK Wakil Suku Rumbuwai melakukan pertemuan dengan dua perusahaan besar yang bergerak di bisnis kayu lok yakni Manager MPH PT Wapoga, Eppy selaku juga Manager MPH PT. Salaki, Bambang yang berlangsung di Kampung Lokbond Mudu, Bonggo, Sabtu (1/3).
Menurut Mat sapaan akrab Ketua DPRK Kabupaten Sarmi itu, pertemuan tersebut dalam rangka menyampaikan aspirasi yang sudah tertuang dalam Perda terkait pembangunan berbasis keberpihakan kepada wilayah adat, agar perusahaan yang ada di Kabupaten Sarmi bisa membuka industri Somel supaya bisa serap tenaga kerja lokal.
“Kita hadir untuk memberikan pemahaman kepada perusahaan agar keberadaan mereka di Kabupaten Sarmi bisa memberikan kontribusi bagi daerah khususnya juga kesejahteraan masyarakat adat,” ujar Mat saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos Minggu (02/3).
Kata Mat, poin pertemuan tersebut, dengan adanya Inpres. Nomor 1 thn 2025 tentang penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat, untuk daerah diminta agar menggali potensi PAD masing-masing wilayah.
“Kami minta pihak perusahaan agar ikut berpikir bagaimana menciptakan lapangan kerja di wilayah kerjanya dalam hal ini Kabupaten Sarmi, selain itu juga berikan kami (DPRK Sarmi) akaes untuk berjumpa dengan dengan pemilik saham perusahaan. Harapan kami, kita bisa sama-sama berbagi tugas untuk tercapainya niat baik ini dalam hal membuka lapangan kerja untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
“Dari hasil pertemuan ini, justru pihak perusahaan sangat mendukung namun ada syarat dalam hal ini harus ada jaminan bagi mereka dalam menjalankan bisnis tidak lagi ada palang memalang,” lanjutnya.
Page: 1 2
Fraksi mengingatkan kembali bahwa lahirnya UU Otsus Papua Tahun 2001—yang kemudian direvisi menjadi UU No.…
“Anggaran pemangkasan dari pusat cukup signifikan, maka daerah berpikir untuk mencari cara menutupi defisit Anggaran…
Menurutnya, kondisi cuaca saat ini sangat buruk. Beberapa titik di Kota Jayapura telah mengalami longsor,…
Tempat tidur itu didorong secepat mungkin menuju IGD. Di atas ranjang yang bergerak, dr. Gita…
“Peluncuran digitalisasi pembayaran retribusi daerah hari ini bukti nyata implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD),…
Tidak hanya warga umum, sejumlah mahasiswa dan ASN turut hadir. Mereka datang dari berbagai wilayah,…