Categories: LINTAS PAPUA

Siap Serap Tenaga Kerja, Perusahaan Minta Jaminan Hindari Palang Memalang

  Langkah selanjutnya, DPRK akan melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan ditingkat Provinsi di Jayapura untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh anggota dewan tersebut.

  “Sebelum ke Jayapura kami mau kumpul atau berdiskusi dulu dengan tokoh adat, LMA, Dewan Adat dan Para Ondoafi Se-kabupaten Sarmi. Kami mau samakan persepsi, dengan tujuan agar investor bisa mendapat jaminan dari pihak adat/pemilik hak ulayat dan pemerintah,” bebernya.

  Dengan adanya respon baik dari perusahaan tersebut, DPRK harapan kepada masyarakat Adat pemilihan hak ulayat, agar bisa membuka diri untuk sama-sama dengan DPR dan pemerintah juga perusahaan untuk terwujudnya niat baik tersebut, yang mana semua ini akan kembali ke orang Sarmi itu sendiri.

  “Mari kita semua berpikir untuk memanfaatkan hasil kekayaan kita yang melimpah ini untuk kesejahteraan, karena kalau tidak, semua kekayaan yang melimpah ini akan habis tapi bukan untuk orang sarmi atapun orang Papua itu sendiri,” tuturnya.

  Dari 4 perusahaan yang bergerak dibidang bisnis kayu lok, baru dua perusahaan yang sudah ditemui oleh DPRK, dan dua perusahaan lainnya akan dilakukan pendekatan yang sama dalam waktu dekat.

  “Kita berharap dua perusahaan yang lainnya juga mendukung atas apa yang kami sarankan, karena ini untuk kepentingan masyarakat jadi harus bisa buka diri,” katanya.(kim)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan PindahKeluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…

2 days ago

Sanksi Jangan Berhenti di Administratif

Merespon terkait dengan itu, ​Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…

2 days ago

TNI Tak Gentar Ancaman OPM

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…

3 days ago

Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!

  Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…

3 days ago

Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…

3 days ago

Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…

3 days ago