Robohkan “Tembok Pemisah” Pemerintah Kampung dengan Adat dan Agama

Perjalanan Turkam Wali Kota Jayapura  Abisai Rollo di 3 Kampung Adat

Menepati janji kampanye, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo turun kampung. Bahkan untuk melihat persoalan dan menyerap aspirasi masyarakat, Wali Kota rela menginap di tenda selama turun kampung.

Laporan: Mustakim Ali_Jayapura 

Melihat dan mendengar lebih dekat, menjadi tujuan utama Program Turun Kampung (Turkam) Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo di 14 Kampung Adat Kota Jayapura. Awal perjalanan yang dimulai dari negeri matahari terbit Kampung Skouw Sae pada 19 Mei lalu, Abisai Rollo yang datang dengan  rombongan pimpinan OPD disambut meriah oleh masyarakat Kampung Skouw Sae.

  Kunjungan lewat Turkam ini berlangsung selama tiga hari disetiap kampung dengan sejumlah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan. Setiap hari, kegiatan diawali dengan jalan sehat dan senam pagi bersama masyarakat kampung. Kegiatan  dilanjutkan dengan tatap muka dalam program, masyarakat bertanya walikota menjawab.

  Ada juga  pertemuan khusus dengan aparatur kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat,  pelayanan publik gratis seperti kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Dukcapil, pembagian sembako, gelar pasar murah, pembagian alat olahraga, alat tulis dan tas sekolah.

  Sementara di sektor ketahanan pangan ada bantuan bibit budidaya ikan, penanaman bibit jagung, cabai dan jenis sayuran dan kegiatan akan diakhiri pertemuan dengan Ondoafi dan para kepala suku di masing-masing kampung hingga malam hari.

  Setelah kegiatan, Abisai Rollo juga duduk berbincang santai dengan masyarakat di bawah tenda, bahkan hingga larut malam. Wali Kota  mengaku merasa senang dan nyaman meski tidur di dalam tenda ukuran 2×3 selama Turkam.

  Satu per satu kampung dikunjungi, Abisai Rollo mengaku telah menemukan sebuah pokok permasalahan yang terjadi, sepertinya ada tembok pemisah jarak antara pemerintah kampung dan pihak adat.

  Hal ini terlihat selama kunjungan, sebagai besar masyarakat khususnya tokoh adat mengakui pemerintah kampung kurang melibatkan mereka dalam proses pembangunan juga koordinasi dalam menentukan kebijakan setiap kampung.