

Sejumlah murid SD N 2 Hamadi menikmati makan siang di tengah hutan bakau, Entrop belum lama ini. Banyak janji dan program terkait pendidikan yang ditawarkan oleh para pasangan calon walikota. Publik berharap apapun modelnya biaya pendidikan jangan sampai memberatkan. (Gamel Cepos)
Menakar Gagasan Para Calon Walikota Jayapura Terkait Persoalan Pendidikan di Jayapura
Berbagai program pembangunan disiapkan empat paslon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura, salah satunya pendidikan. Mana yang dianggap cocok untuk diterapkan.
Laporan: Abdel Gamel Naser – Jayapura
Sudah tiga pekan empat pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Jayapura melakukan kampanye terbuka. Ada yang dilakukan dengan blusukan, ada yang dilakukan dengan dialogis, hingga menyebarkan alat peraga maupun kampanye lewat media social.
Masing – masing paslon juga telah menyiapkan “produk jualan” untuk dipromosikan kepada masyarakat. Bentuknya adalah program. Ada yang masuk lewat isu kearifan local, isu social, isu kesehatan, isu kenaikan upah, isu fasilitas hingga isu pendidikan. Isu yang pastinya “manis” untuk saat ini.
Untuk pendidikan bisa dibilang cukup menarik mengingat keempat pasangan mulai dari Frans Pekei-Mansur (Pekman), Jhony Banua Rouw-Darwis Massi (JBR-Hadir), Boy Markus Dawir-Dipo Wibowo (BMD-Dipo) hingga Abisai Rollo-Rustan Saru (ABR-Harus) sama – sama telah menyiapkan program menarik.
Persoalan pendidikan di Kota Jayapura kerap dikeluhkan para ibu rumah tangga akibat mahalnya uang pendaftaran masuk sekolah. Jutaan yang harus disiapkan untuk pendaftaran masuk dan ini membuat para orang tua sakit kepala. Jika anak hanya satu tentu lebih mudah namun jika tiga anak masuk bersamaan bisa – bisa pinjol yang jadi tujuan.
Mirisnya lagi pihak sekolah seperti tidak bisa memberikan solusi dan memberi kesan bahwa ini menjadi keharusan dan tanggungjawab orang tua jika anaknya ingin bersekolah. Isu ini menjadi menarik setelah pasangan JBR-Hadir mengeluarkan statemen bakal menggratiskan semua biaya pendidikan.
Hal tersebut lantas menjadi pemantik tidak hanya bagi warga kota tetapi juga para paslon. Warga kota tentunya sangat mengharapkan biaya pendidikan yang gratis mengingat selama ini beban biaya pendidikan terbilang tinggi.
Mulai dari biaya pendaftaran, biaya seragam, biaya buku maupun biaya komite. Alhasil ada kalimat yang muncul dan menyebut jika tak ada pendidikan yang gratis bahkan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas harus merogoh kocek lebih dalam. Sepertinya tak ada yang gratis untuk pendidikan.
Gubernur Fakhiri mengungkapkan, Provinsi Papua memiliki 999 kampung yang seluruhnya telah diupayakan memiliki koperasi. Namun,…
Khusus Bansos yang bersumber dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Jayapura bertugas memastikan bantuan tersebut tersalurkan…
Sejumlah titik yang kerap dijadikan lokasi pasar liar di antaranya kawasan Expo Waena, Perumnas III…
Ketua Panitia Pembangunan, Benhur Tomi Mano, mengungkapkan bahwa pembangunan ini merupakan kerinduan jemaat yang telah…
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Senator DPD RI Paul Finsen Mayor, Senator DPD…
Menurutnya, komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama menunjukkan keseriusan dalam…