Ada yang Tawarkan Gratis, Ada yang Subsidi hingga Terjangkau

“Ada bantuan pendidikan, biaya SPP, uang bangunan dan beberapa komponen yang ditanggung pemerintah dengan menyesuaikan anggaran yang ada,”tambahnya.  Frans menyebut ini adalah opsi terbaik dalam kalkulasi memudahkan masyarakat dalam pemenuhan pendidikan sebab jika digratiskan ia menganggap ada banyak hal yang akan terganggu.

“Kalau gratis untuk saat ini berat sebab saya paham betul berapa APBD kita. Jika di atas Rp 2 atau Rp 3 triliun itu mungkin bisa. Tapi APBD kita masih Rp 1,8 triliun dan biaya pendidikan anggarannya tidak sedikit. Untuk saat ini saya katakan belum bisa makanya saya lebih memilih bantuan subsidi pendidikan terutama kewajiban ke sekolah,” papar Frans.

Dukungan ini juga termasuk termasuk pembayaran gaji guru honorer apalagi sekolah swasta. Pekei berpendapat bahwa pendidikan harus memiliki partisipasi masyarakat atau orang tua agar ada rasa tanggungjawab terhadap masa depan anak – anaknya.

Ada tanggungjawab moral atau tanggungjawab social dan bukan semua dilepas. Pasangan JBR-Hadir sendiri memprogramkan pendidikan gratis. Ia menyebut pendidikan gratis ini masuk dalam 8 program prioritas yang diyakini bisa menjawab kebutuhan warga.

Jhony melihat persoalan biaya masuk sekolah, uang pembangunan, uang komite kerap menjadi persoalan yang selalu dikeluhkan setiap pendaftaran baru. Angka – angka yang muncul dianggap cukup memberatkan bagi mereka yang dalam posisi ekonomi rendah. “Jadi persoalan uang gedung, uang komite sekolah, uang SPP itu yang akan kami tuntaskan dan menjadikan pendidikan menjadi gratis. Anak – anak cukup bawa badan ke sekolah dan orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang lain,” jelas Jhony di Kotaraja belum lama ini.

Ia juga mendengar banyak sekolah yang mengeluh soal kekurangan fasilitas. Dikatakan bahwa fasilitas merupakan tanggungjawab pemerintah kota sehingga tidak perlu terlalu dipusingkan oleh pihak sekolah.

“Lalu ada uang SPP yang dibayarkan setiap bulan akan kami hilangkan sebab kita memiliki dana BOS dimana jika diakumulasikan itu bisa mencapai Rp 1,5 juta/tahun untuk setiap siswa,” bebernya.

Lebih jauh disebutkan bahwa jika berbicara rasio maka kondisi sekolah, guru dan siswa di Kota Jayapura masih lebih baik dibanding daerah lain. Hanya ada bagian yang perlu dibenahi semisal tata kelola. “Hari ini ada sekolah yang jauh di atas dan ada yang di bawah. Semakin ada uang semakin banyak orang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus dan semua menumpuk disitu,”jelasnya.