

DPRD Bersama Dewan Guru SMKN 3 Jayapura meninjau Pembangunan Ruangan Kelas hasil usulan dewan pada kunjungan sebelumnya di sekolah tersebut, Senin (2/9) (foto: Karel/Cepos)
Yang Terungkap dari Kunjungan Dewan ke SMA Diaspora dan SMK Negeri 3 Jayapura
DPRD Kota Jayapura, menggelar sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini Perda Kota Jayapura, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Pendidikan, di SMA YPK Diaspora Kotaraja, dan SMKN 3 Jayapura, Senin (2/9). Dari pertemuan ini, dewan juga mendapatkan sejumlah aspirasi dari para guru. Lantas apa saja yang terungkap?
Laporan: Carolus Daot_Jayapura
Pemerintah Kota Jayapura telah memiliki Perda Nomor 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Jayapura. Meski perda ini sudah ditetapkan oleh DPRD Kota Jayapura sekitar 5 tahun silam, namun dalam pelaksanaannya perlu dilakukan evaluasi sejauh mana penerapannya di masing-masing sekolah di Kota Jayapura.
Kali ini, sosialisasi dilakukan DPRD Kota Jayapura di SMA YPK Diaspora dan SMK Negeri 3 Jayapura. Selain sosialisasi, dari kegiatan tersebut, DPRD mendapatkan berbagai masukan dari guru-guru, seperti di SMA Diaspora. Guru guru di sekolah ini, meminta dukungan DPRD, agar dibuatkan regulasi terkait penyerapan tenaga pengajar berlatar belakang ASN.
YPK Diaspora Kotaraja ini mengharapkan DPRD dapat mendorong regulasi, agar tenaga PPPK ini bisa diserap ke sekolah yayasan.
Sementara itu Kepala SMA YPK Diaspora, Alfrets Randang menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD dan Pemerintah Kota Jayapura. Dimana atas usulan dewan, pada kunjungan sebelumnya SMA Diaspora bisa mendapatkan bantuan berupa pembangunan gedung aula.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…