Denny menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK harus dijadikan sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan dalam pengelolaan keuangan serta peningkatan kinerja Bank Papua.
Ia menambahkan, DPR Papua, sesuai fungsi pengawasan, akan memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti paling lambat 60 hari setelah LHP diterima.
Namun demikian, DPR Papua juga memberikan sejumlah catatan penting. Salah satunya laporan dari fungsi pengawasan DPRP terkait fraud pegawai Bank Papua yang dinilai penyelesaiannya belum maksimal.
“Kami menerima beberapa laporan terkait fraud pegawai Bank Papua yang hingga kini penyelesaiannya masih belum maksimal. Jadi mohon itu menjadi catatan untuk pimpinan-pimpinan yang ada, penyelesaiannya masih banyak yang menggantung sebenarnya merugikan, ini uang negara jadi itu menjadi catatan, banyak kasus mungkin masih mengantung kita dapat laporan dari fungsi pengawasan DPRP mungkin kita akan panggil khusus,” tegasnya. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Bila banjir di tempat lain, bisa langsung surut seiring dengan berhentinya curah hujan dari langit,…
Gubernur Apolo datang bersama Kepala Balai Binamarga Merauke, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Jalan dan Jembatan…
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jayapura dalam menjaga dan melestarikan dusun…
Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah resmi menerbitkan Surat Perintah (Sprint) Pengawasan guna mengawal rantai pasok…
Ia menambahkan kemistri tim baru terlihat pada paruh kedua kompetisi. Wilson juga menyoroti kebijakan transfer…
Rakor tersebut mengusung tema “Penguatan Penyediaan Data Orang Asli Papua Guna Mendukung Implementasi Undang-Undang (UU)…