“Kami tidak ingin persoalan-persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan justru menjadi rumit karena ketidakprofesionalan dalam manajemen keuangan. Oleh karena itu, kami minta pendampingan dari provinsi agar ke depan hal serupa tidak terulang,” terang Max Ohee.
Ia pun menaruh harapan besar bahwa hasil pertemuan dengan Pj. Gubernur menjadi langkah awal perbaikan kinerja kelembagaan MRP, terutama di sektor sekretariat dan pelayanan administratif. Dengan begitu, fungsi MRP sebagai lembaga representatif orang asli Papua (OAP) bisa berjalan maksimal.
“Pada prinsipnya, kami hadir di MRP sebagai penyambung lidah masyarakat OAP. Kami ingin masyarakat hidup sejahtera. Untuk itu, segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kami di dalam lembaga harus dikelola dengan baik,” pungkas Max Ohee. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Akses telekomunikasi di wilayah pelosok Kabupaten Keerom kini semakin terbuka lebar. Sebanyak 74 Base Transceiver…
Dalam arahannya, Noak Wasanggai menegaskan agar seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah…
Ia menegaskan bahwa arahan tersebut harus menjadi pedoman bagi para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah…
Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk deteksi dini guna mengantisipasi maraknya upaya penyelundupan barang…
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H., memberikan peringatan keras kepada seluruh aparat kelurahan…
Ketergantungan warga terhadap pertanian subsisten membuat kerusakan tanaman holtikultura berpotensi mengganggu ketersediaan pangan keluarga