“Kami tidak ingin persoalan-persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan justru menjadi rumit karena ketidakprofesionalan dalam manajemen keuangan. Oleh karena itu, kami minta pendampingan dari provinsi agar ke depan hal serupa tidak terulang,” terang Max Ohee.
Ia pun menaruh harapan besar bahwa hasil pertemuan dengan Pj. Gubernur menjadi langkah awal perbaikan kinerja kelembagaan MRP, terutama di sektor sekretariat dan pelayanan administratif. Dengan begitu, fungsi MRP sebagai lembaga representatif orang asli Papua (OAP) bisa berjalan maksimal.
“Pada prinsipnya, kami hadir di MRP sebagai penyambung lidah masyarakat OAP. Kami ingin masyarakat hidup sejahtera. Untuk itu, segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kami di dalam lembaga harus dikelola dengan baik,” pungkas Max Ohee. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah,…
Panglima Kodam (Pangdam) XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia, melakukan silaturahmi kepada Gubernur…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyalurkan bantuan 10 ekor sapi kurban…
Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Mimika melakukan tindakan tegas dalam upaya pemberantasan peredaran gelap…
Ketua Pengadilan Negeri Merauke, lanjut Yuri Ardiansyah, telah menunjuk 3 hakim untuk menangani 2 perkara…
Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze mengingatkan para kepala distrik untuk melaksanakan tugas dengan optimal serta…