Capaian Kinerja  dan Sasaran Tahun 2021 Meningkat Cukup Signifikan

DPRP Bahas Laporan Pertanggungjawaban Gubernur

JAYAPURA-Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Papua tahun anggaran 2021  akhirnya dibacakan dalam  rapat paripurna pembahasan Raperdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 di ruang sidang DPRP, Selasa (26/7).

Gubernur Papua, Lukas Enembe  diwakili oleh Sekda, Ridwan Rumasukun memberi  penjelasan konkrit bahwa laporan pertanggungjawaban ini merupakan wujud kinerja pemerintah tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Papya tahun 2019 – 2023.

Dijabarkan oleh Rumasukun bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 1 Januari hingga 31 Desember 2021 sebesar Rp 13,8 triliun atau 94,62 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp 14,6 triliun.  Lalu kontribusi pendapatan terbesar berasal dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp 11,7 trilun dan realisasi belanja daerah  periode 1 Januari hingga 31 Desember 2021 adalah 14,8 triliun dari anggaran Rp 17,5 triliun sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp 2,7 triliun.

Dijelaskan juga bahwa realisasi belanja daerah tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 2,2 triliun dibanding realisasi belanja tahun 2020 yaitu Rp 12,6 triliun. Disini dikatakan biaya operasional memiliki  porsi 72,40 persen lebih besar dibanding porsi belanja modal 7,51 persen. Lalu pendapatan operasional Pemprov pada tahun 2021 sebesar Rp 14,7 triliun dan biaya operasional pemerintah pada tahun yang sama sebesar Rp 15,7 triliun. Lalu surplus atau defisit dari kegiatan operasional  hingga 31 Desember adalah sebesar Rp 983 miliar sedangkan pos saldo akhir Pemprov di tahun 2021 sebesar Rp 1,9 triliun.

“Secara umum capaian kinerja  dan sasaran pada tahun 2021 memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan. Kami telah membangun pondasi kebangkitan Papua di segala bidang,  terwujudnya kehidupan sosial yang aman, damai beretika dan demokratis. Kiranya pokok – pokok penyampaian  pertanggungjawaban APBD  tahun anggaran 2021 bisa  menjadi catatan dan dievaluasi bersama untuk perbaikan,” beber Rumasukun.

“Kebutuhan masyarakat terus tumbuh disisi lain perlu kerja keras semua pihak dalam mewujudkan Papua bangkit, mandiri , sejahtera dan berkeadilan,” tutupnya.

Sementara Wakil Ketua 1 DPR Papua, Yunus Wonda menyampaikan bahwa dari apa yang dipaparkan oleh Pemprov nantinya ditanggapi oleh masing-masing komisi maupun fraksi. “Kami berharap catatan ini bisa menjadi koreksi bagi semua. Yang pasti perlu diberi catatan untuk perbaikan atau melihat apa yang dirasa perlu dikoreksi,” imbuh Yunus.

Iapun menyampaikan bahwa agenda tersebut akan disampaikan oleh komisi dan fraksi pada agenda sidang  berikutnya. (ade/nat)