

Foto bersama bupati dan anggota DPR serta forkopimda usai pelantian, Selasa (24/2). (foto: HUMAS)
JAYAPURA – Tubuh dari lembaga pemerintah di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan akhirnya lengkap sudah. Ini setelah enam anggota DPRK dari kursi pengangkatan pada Selasa (24/2) resmi dilantik. Enam pejabat baru ini akan menjalankan tugasnya hingga tahun 2030 sesuai surat keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor: 100.3.3.1/234/ Tahun 2025.
Enam anggota DPR tersebut adalah Saul Walianggen (Dapil 1), Deni Faluk (Dapil 1), Emina Pusop (Dapil 2), Yohana Yowelwngga (Dapil 2), Wempi Yare (Dapil 3) dan Sefa Dabi (Dapil 3). Bupati Yalimo, Nahor Nekwek mengatakan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni formal tetapi merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi dan imlementasi kebikajan otonomi khusus.
Otsus memberi ruang afirmasi dan keberpihakan bagi orang asli Papua untuk berperan aktif dalam pemerintahan dan membangun daerah. Karenanya kehadiran anggota DPR melalui jalur otsus merupakan bagian penting dalam memastikan aspirasi masyarakat adat terwakili secara proporsional dan bermartabat.
“Saya atas nama pemerintah Kabupaten Yalimo menyampaikan selamat kepada enam anggota yang baru dilantik. Amanah ini adalah kepercayaan yang besar dari masyarakat dan negara. Tugas ke depan tentu tidak ringan,” beber Nahor.
Bupati berharap anggota DPR bisa menjalankan fungsi legislasi,penganggaran dan pengawasan secara profesional dan berintegritas.
Kemudian mengawal implementasi dana otsus agar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Kemudian menjadi jembatan aspirasi antara masyarakat, adat dan pemerintah. Tidak lupa menjaga stabilitas persatuan serta keharmonisan di tengah keberagaman.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…