Pemda kata Nahor juga membuka ruang kemitraan yang konstruktir, sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif akan menjadi kunci percepatan pembangunan serta penguatan nilai-nilai adat dan budaya lokal. “Mari jadikan momentum ini sebagai awal komitmen untuk bekerja lebih sungguh-sungguh dan transparan serta berpihak kepada masyarakat,” ajaknya.
Anggota DPRD Yalimo jalur Otsus juga bertugas memperjuangkan hak-hak dasar, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdasus atau Perdasi serta mengawal penggunaan APBD agar tepat sasaran. “DPR juga berfungsi sebagai corong MRP di parlemen. Tidak lupa melakukan pendampingan terhadap hak-hak masyartakat adat dan OAP.
“Anggota DPRD juga wajib mensosialisasikan Perdasus dan Perdasi serta menjaga kerukunan nasional,” tutup Nahor. (diskominfo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Ia menegaskan bahwa arahan tersebut harus menjadi pedoman bagi para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah…
Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk deteksi dini guna mengantisipasi maraknya upaya penyelundupan barang…
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H., memberikan peringatan keras kepada seluruh aparat kelurahan…
Ketergantungan warga terhadap pertanian subsisten membuat kerusakan tanaman holtikultura berpotensi mengganggu ketersediaan pangan keluarga
Abisai mengatakan, Pemerintah Kota Jayapura saat ini masih melakukan berbagai upaya dan pembahasan terkait…
Kapolres Jayapura AKBP Dionisius VDP Helan melalui Kasat Reskrim Polres Jayapura AKP Axel Panggabean mengatakan,…