Disinyalir Terjadi Pelanggaran HAM Berat

Selain itu, ALDP melalui direkturnya mendesak pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten menyusun skema kontingensi untuk menangani para pengungsi bukan saja terkait peristiwa Distrik Kembru tetapi juga akibat dari peristiwa konflik besenjata yang terjadi sebelumnya.”TNI POLRI dan TPNPB OPM berhenti menargetkan warga sipil dengan mestigma,terror, intimidasi, hingga penganiayaan dan penembakan yang menyebabkan kematian,luka-luka dan pengungsian,” tegas Anum.

ALDP juga meminta pemerintah pusat melakukan review kebijakan keamanan agar wilayah-wilayah yang sebelumnya aman dan damai tidak menjadi wilayah konflik bersenjata antara TNI POLRI dan TPNPB OPM.Terakhir, pemerintah diminta untuk menghentikan penanganan penyelesaian secara parsial terkait konflik bersenjata dengan menggelar dialog untuk menyelesaikan permasalahan Papua secara komprehensif dan mendasar. (jim/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q