

Jhoni Santoso Silaban (Foto: Jimi/Cepos)
JAYAPURA – Belakangan, Isu penambangan nikel di kawasan Cycloop kini menarik perhatian masyarakat. Tak sedikit yang menilai apabila penambangan nikel dilakukan di kawasan tersebut, maka ruang hidup masyarakat akan terancam dan kelestarian alam semakin hancur.
Karena itu masyarakatnya dengan tegas menolak keberadaan tambang tersebut di lakukan di kawasan Cycloop. Aksi demonstrasi pun telah dilakukan masyarakat setempat dan mahasiswa Kantor Bupati Jayapura. Dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Jayapura memiliki sikap yang sama dengan masyarakat adat, menolak rencana penambangan nikel di kawasan Cycloop.
Menanggapi itu, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua, Jhoni Santoso Silaban mengatakan belajar dari pengalaman sebelumnya di provinsi lain, akibat adanya pertambangan yang sama, lingkungan dan masyarakat sekitar dapat merasakan dampaknya yang sangat buruk.
Sejauh ini kata Jhoni, BBKSDA Papua belum menemukan pertambangan di sekitar wilayah gunung Cycloop. Hal tersebut ia sampaikan berdasarkan data yang ia terima dari anggonya di BBKSDA Papua.
“Saya memahami sekali kekhawatiran masyarakat. Kami tentunya mengapresiasi itu. Karena apa? Karena belajar dari tempat lain. Terkadang kita ingin mendapatkan lebih dari suatu pembangunan. Sehingga kita lupa proses terjadinya rehabilitasi bencana dan reklamasi bencana akan lebih besar biayanya dari dampak pembangunan yang ada,” kata Jhoni di Kotaraja, Selasa (22/7).
Karena itu BBKSDA Papua terus mendorong serta memberikan apresiasi terhadap langkah masyarakat adat, pemuda, aktivitas lingkungan, dan komunitas masyarakat adat dalam menolak pertambangan Nikel di gunung Cycloop. Serta mempertahankan Cagar Alam dan hutan lindung gunung Cycloop tetap lestari.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…