

Para pengurus KNPB saat memberikan keterangan pers di Waena, Selasa (21/10). KNPB meminta dalam peperangan yang terjadi melawan TPNPB, TNI jangan lagi menggunakan bom. (KNPB For Cepos)
Dianggap Tak Ada Langkah Maju Selesaikan Masalah Papua
JAYAPURA – Mencermati dinamika yang terjadi belakangan ini khususnya di beberapa wilayah yang sedang terjadi konflik, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengeluarkan pernyataan sikap. Melaui Juru Bicara Nasional KNPB Pusat Ogram Wanimbo beberapa hal ditekankan terutama yang berkaitan dengan penggunaan bom.
“Menyikapi siituasi Papua belakangan ini yang melibatkan TPNPB dan TNI-Polri dimana penggunaan senjata yang tidak seimbang antara kombatan TPNPB dan TNI-Polri adalah pelanggaran Hukum Humaniter Internasional ( HHI ). Penggunaan bom untuk menyerang sangat tidak seimbang sehingga pihaknya mendesak untuk tidak menggunakan bom,” ujar Ogram dalam rilisnya, Selasa (21/10).
Apalagi dampaknya bisa mengancam keselamatan warga sipil di wilayah konflik. “Pihak militer telah melanggar Konvensi Convention on Cluster Munitions (CCM) dan KNPB menekankan bahwa penggunaan bom tidak sebanding dengan perlawanan TPNPB,” katanya.
Menurutnya pasukan TNI saat ini terlibat perang tidak hanya meenggunakan senjata tetapi juga dengan berbagai cara melalui udara dengan pesawat tempur,drone dan menjatuhkan bom.
“KNPB mengutuk keras tindakan militersime Indonesia sebagai tindakan yang sangat brutal dan tidak manusiawi,” cecarnya.
Tak hanya itu, persoalan pengungsiaan di beberapa daerah juga disorot. Mulai dari wilayah Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Maybrat Yahukimo, dan Teluk Bintuni. Para pengungsi ,sangat membutuhkan bantuan. Kemudian mensikapi dugaan penembakan terhadap 4 warga di Dogiyai pada 20 Oktober 2025 ini dianggap sudah di luar prosedur.
Perhatian tersebut terutama menyangkut aktivitas pembangunan di kawasan yang memiliki potensi rawan bencana, seperti…
Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) memberikan perhatian serius terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan…
Abisai menegaskan, pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara konsisten sesuai standar dan waktu yang…
Gubernur Papua, Matius Fakhiri mengatakan, pembentukan tim dilakukan untuk memastikan kejelasan status dan riwayat…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua membentuk tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru sebagai bagian dari upaya…
Untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Wamena, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya meresmikan 3 ruangan yang…