Lebih lanjut, Denny menekankan pentingnya pengelolaan Dana Otsus yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia meminta agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun program yang terstruktur, terukur, dan memiliki capaian jangka panjang yang jelas. “Jangan hanya sekadar membuat program, tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Dana Otsus harus benar-benar menjawab kebutuhan rakyat Papua,” ujarnya.
Sebagai lembaga pengawas, DPR Papua, lanjut Denny, memastikan akan melakukan kontrol ketat terhadap pengelolaan Dana Otsus maupun pembangunan daerah yang bersumber dari APBD induk. Pengawasan tersebut dinilai penting agar target dan capaian pembangunan di tahun 2026 dapat terlaksana dengan lebih baik.
Selain itu, ia juga mengajak masyarakat Papua untuk turut berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. “Jika pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan baik, saya yakin pembangunan Papua akan semakin maju, meskipun dengan keterbatasan anggaran,” pungkasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, pada 2026 mengalokasikan dana hibah sebesar Rp11 miliar untuk 500…
Dari total 46 lulusan tersebut, tercatat 22 murid berasal dari peminatan IPA dan 24 murid…
SMAN 4 Jayapura mulai mempersiapkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk Tahun Ajaran 2026/2027…
Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota pada masa non-tahapan…
Sanking banyaknya orang menaiki jembatan tersebut akhirnya tali jembatan putus dan 30 an orang tenggelam.…
Pemusnahan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan eksekusi perkara pidana oleh kejaksaan, tidak hanya terhadap terpidana,…