Komnas HAM Desak Penertiban di Wilayah Penambangan Rakyat

JAYAPURA-Kepala Komnas HAM Frits Ramandey mengaku belum mendapat klarifikasi kejadian pembantaian di Pegunungan Bintang yang kepalanya putus. “Kami belum mendapatkan aduan terkait dengan peristiwa tersebut. Namun peristiwa ini sudah diberitakan oleh media maka dalam mekanisme kita bisa menjadikanya sebagai pengaduan proaktif,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Kamis (21/7). Dikatakan Frits, Komnas HAM perlu melakukan data informasi dan fakta untuk mengkroscek  peristiwa itu dengan kronologi di luar pemberitaan dari media. “Soal siapa pelaku, apa motifnya, kelompok siapa kami belum punya data soal itu. Tapi bahwa itu telah menjadi pemberitaan maka  kami akan menjadikannya sebagai pengaduan proaktif,” kata Frits. Dikatakan Frits, kalau pun ini adalah perbuatan kriminal maka perlu melihat lokusnya. Sementara Komnas HAM sendiri belum punya informasi pasti tentang lokusnya. “Kami juga belum punya informasi pasti apakah terjadi perkelahian atau lainnya. Komnas belum punya informasi data pembanding sebab ini adalah satu lawan satu. Apakah ini diawali dengan perkelahian, perebutan lahan ataukah karena ada dendam,” terangnya. Komnas HAM sendiri kata Frits, punya pengalaman misalnya yang terjadi di Baya Biru. Untuk itu, lokasi lokasi tambang ilegal seharusnya ditertibkan. “Penambangan rakyat sering terjadi tindakan kriminal. Misalkan perebutan lahan atau bisnis ilegal lainnnya atau soal ketersiggungan. Untuk itu, Komnas mendesak agar dilakukan penertiban dan pengamanan di wilayah wilayah penambangan rakyat. Supaya tidak lagi ada korban yang jatuh,” tegasnya. Sebelumnya, Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Pegunungan Bintang tepatnya di Lokasi Tambang Ilegal Kawe Awimbon Rabu, (20/7) kemarin membunuh seorang warga bernama Azis saat berada di kios. (ade/fia/nat)