

Pj) Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, S.IP., M.Si.
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri sebesar Rp 34 miliar lebih. Dengan rincian jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 8.052 jiwa yang membutuhkan anggaran Rp 34 miliar lebih dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 128 jiwa yang anggarannya Rp 41 juta.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, pembayaran THR sebesar gaji yang bersangkutan dalam sebulan bekerja.
“THR sudah disiapkan dan aturannya minimal sebesar gaji penghasilan dia,” kata Ramses kepada wartawan, Kamis (20/3). Gubernur Ramses mengaku telah memerintahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua agar segera mencairkan THR tersebut.
“Saya sudah perintahkan BPKAD, bahwa apa pun itu harus segera dicairkan. Sebelum libur Lebaran sudah harus masuk ke rekening masing-masing ASN,” ujarnya.
Dikatakan, anggaran THR sudah diblok dalam anggaran selama setahun termasuk dengan gaji dan tunjangan ASN. Sehingga tidak bermasalah dengan kondisi fiskal Pemprov Papua saat ini.
“Namun dalam pencairan THR ada prosedur yang harus dilewati, tidak bisa langsung keluar karena dipertanggungjawabkan,” terangnya.
Sementara itu, terkait aset perumahan MRP dan DPRP di Kotaraja yang banyak ditempat bukan anggota dewan, Ramses menyebut pihaknya akan bersurat ke Majelis Rakyat Papua (MRP).
“Kita akan bersurat ke MRP supaya itu dipelihara, harusnya mereka melihat itu aset dan harus dipertanggungjawabkan dengan ditempati pejabat. Itu diberikan kewenangan hak-haknya maupun tanggung jawabnya untuk menempati,” tutup Ramses. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menilai tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah…
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah…
Menurut Yunus, praktik penagihan uang kepada setiap pengunjung yang melintas di kawasan tersebut tidak dapat…
Festival yang berlangsung di halaman Kantor DPR Papua dan Kampus Universitas Cenderawasih itu bukan…
Program jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura terus menunjukkan…
Menurutnya, mata rantai penyalahgunaan Solar subsidi harus segera diputus karena dampaknya sudah sangat merugikan…