Lanjut Walilo menjelaskan, misalnya tahun lalu anggaran yang diberikan kepada lembaga tertentu di angka 10. Maka ditahun depan akan dianggarkan 5.
“Semuanya menyesuaikan dengan pendapatan belanja, entah itu di DPR, MRP di pemerintahan daerah maupun bantuan ke LSM, Lembaga terkait dan lain lain. Semua harus kita kurangai bahkan ada yang tidak kita anggarkan,” ucapnya.
Disampaikan Walilo, untuk mereka yang tidak mendapatkan dana hibah. Maka ia bisa mandiri.
“Contoh ada lembaga atau badan badan terkait tidak harus selalu ketergantungan ke pemerintah daerah, bisa manfaatkan link link yang ada. Mereka harus mandiri mencari dana dana yang lain,” ungkapnya.
Menurut Walilo, tahun depan Pemprov lebih mengutamakan penganggaran yang prioritas untuk pelayanan pekerjaan tugas tugas kantor.
“Yang wajib kita anggarkan adalah SKPD, namun untuk dana hibah tergantung uang. Kalau ada anggaran dibantu kalau tidak maka tidak bisa kita paksakan,” pungkasnya. (fia)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Menurut Dr. Methodius Kossay, data OAP yang akurat dan valid memang sangat krusial dalam menentukan…
Wakil Ketua I TP PKK Kabupaten Jayapura Anitha Hening Yocku dalam keterangannya di Jayapura, Kamis,…
"Generasi muda Papua adalah aset penting bangsa. Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk membimbing,…
Kapolres Jayapura, AKBP Dionisius V.D.P Helan, memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama perayaan…
Menjelang perayaan Hari Raya Trisuci Waisak, umat Buddha di Kota Jayapura mulai sibuk bersiap. Vihara…
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua mendistribusikan bantuan logistik ke Kabupaten Mamberamo Raya mengantisipasi…