Lanjut Walilo menjelaskan, misalnya tahun lalu anggaran yang diberikan kepada lembaga tertentu di angka 10. Maka ditahun depan akan dianggarkan 5.
“Semuanya menyesuaikan dengan pendapatan belanja, entah itu di DPR, MRP di pemerintahan daerah maupun bantuan ke LSM, Lembaga terkait dan lain lain. Semua harus kita kurangai bahkan ada yang tidak kita anggarkan,” ucapnya.
Disampaikan Walilo, untuk mereka yang tidak mendapatkan dana hibah. Maka ia bisa mandiri.
“Contoh ada lembaga atau badan badan terkait tidak harus selalu ketergantungan ke pemerintah daerah, bisa manfaatkan link link yang ada. Mereka harus mandiri mencari dana dana yang lain,” ungkapnya.
Menurut Walilo, tahun depan Pemprov lebih mengutamakan penganggaran yang prioritas untuk pelayanan pekerjaan tugas tugas kantor.
“Yang wajib kita anggarkan adalah SKPD, namun untuk dana hibah tergantung uang. Kalau ada anggaran dibantu kalau tidak maka tidak bisa kita paksakan,” pungkasnya. (fia)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Pegunungan mendorong penyelenggaraan pekan olahraga daerah atau Porda guna…
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSSI Papua, Arya Sinulingga, akan melakukan koordinasi dengan pengurus PSSI Papua…
Presiden Direktur NCK, Owen Rahadiyan, mengaku puas terhadap perkembangan permainan tim selama masa pemusatan latihan…
- Sebanyak 89 crosser akan saling adu kecepatan pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Grasstrack Region VI,…
Theo menilai kasus dugaan penyanderaan itu masih belum jelas karena adanya perbedaan informasi antara pihak…
Merespon terkait dengan kasus tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, M.Hum., menegaskan…