Keterbatasan akses transportasi membuat biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Papua berbeda dengan daerah lain. Karena itu, kebijakan fiskal terhadap Papua semestinya mempertimbangkan kekhususan dan tantangan geografis yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah.
Djohermansyah mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengabaikan berbagai bentuk keresahan dari daerah. “Pusat tidak boleh menggunakan adagium lama, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu,” katanya. Ia menilai pemerintah perlu menghitung dampak politik dan sosial apabila ketidakpuasan daerah terus dibiarkan menumpuk. “Jangan tunggu daerah terbakar untuk menyadari bahwa hubungan pusat-daerah sedang buruk,” tegasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Pegunungan mendorong penyelenggaraan pekan olahraga daerah atau Porda guna…
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSSI Papua, Arya Sinulingga, akan melakukan koordinasi dengan pengurus PSSI Papua…
Presiden Direktur NCK, Owen Rahadiyan, mengaku puas terhadap perkembangan permainan tim selama masa pemusatan latihan…
- Sebanyak 89 crosser akan saling adu kecepatan pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Grasstrack Region VI,…
Theo menilai kasus dugaan penyanderaan itu masih belum jelas karena adanya perbedaan informasi antara pihak…
Merespon terkait dengan kasus tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, M.Hum., menegaskan…