Jangan Tunggu Daerah “Terbakar” Baru Didengarkan

Di sisi lain, pemerintah pusat tetap menjalankan berbagai program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Sekolah Rakyat yang membutuhkan anggaran sangat besar. “Masalahnya bukan semata-mata pemerintah mempunyai program prioritas. Masalahnya adalah ketika pusat mempunyai banyak program prioritas, daerah justru kehilangan ruang fiskal untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya,” katanya.

Djohermansyah mengatakan, keberatan pemerintah daerah terhadap kebijakan fiskal pusat sebenarnya telah muncul sejak lama. Sejumlah kepala daerah bahkan telah menyampaikan langsung keresahan mereka kepada pemerintah pusat. Ia mencontohkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang menyuarakan persoalan penurunan TKD kepada Menteri Keuangan.

Selain itu, Bupati Siak Afni meminta pemerintah pusat segera membayarkan DBH Siak yang tertunda agar dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Wali Kota Tidore juga meminta tambahan TKD untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji PPPK. Menurut Djohermansyah, situasi yang lebih mengkhawatirkan terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Pemangkasan dana desa sekitar 70 persen disebut memicu keresahan kepala-kepala kampung hingga berujung pada aksi pembakaran sejumlah kantor pemerintah daerah pada 11 Agustus 2026. “Protes politik telah berubah menjadi kemarahan sosial,” tegasnya. Ia mengatakan telah berdiskusi dengan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengenai persoalan fiskal daerah.

“Dana kampung di Papua yang memiliki kekhususan Otonomi Khusus semestinya jangan dipangkas secara membabi buta. Papua membutuhkan pendekatan afirmatif, bukan perlakuan fiskal yang justru mempersempit ruang pemerintah kampung,” ujarnya. Menurut dia, kondisi geografis Papua yang bergunung-gunung dan sulit dijangkau membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.