

Ramses Limbong (foto:Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong menyampaikan bahwa upaya peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan seperti ekspor dan impor barang harus diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap pergerakan barang ilegal, terutama narkotika di wilayah tersebut.
Gubernur Ramses meminta aparat keamanan memperketat pengawasan di wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini (RI–PNG), khususnya terhadap upaya penyelundupan narkoba.
Sebab menurut Ramses, kawasan perbatasan RI-PNG masih sering disalah gunakan oleh sebagian masyarakat. Bahkan ia menyebut bahwa penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan cukup tinggi.
“Penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan cukup tinggi. Oleh karena itu, saya minta TNI-Polri terus meningkatkan pengawasan, baik di jalur darat maupun laut,” kata Ramses kepada wartawan, Jumat (16/5).
Kata Ramses, masih banyak jalur-jalur tidak resmi atau yang dikenal sebagai jalan tikus di perbatasan yang berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Keberadaan jalur tersebut menurutnya, harus menjadi fokus pengawasan aparat keamanan.
“Saya harap dukungan semua pihak agar bersama-sama mengawasi masuknya narkoba ke wilayah Indonesia, khususnya di Papua,” ujarnya.
Gubernur Ramses juga menegaskan bahwa pentingnya menjaga setiap jengkal wilayah perbatasan, termasuk patok-patok batas negara yang harus dipastikan tidak bergeser.
Ia juga menyinggung adanya hubungan kekeluargaan antarwarga di Papua dan Papua Nugini yang kadang menyulitkan pembatasan wilayah.
Page: 1 2
Akademi Teknologi Laboratorium Medik Papua menyoroti tingginya ancaman tiga penyakit berbahaya di Papua, yakni malaria,…
Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satriya Bimantara, S.IK saat memimpin pendataan kerugian material…
Selain menetapkan tersangka, aparat kepolisian juga masih merangkum sejumlah laporan polisi yang masuk pasca insiden…
Peristiwa ini langsung memicu sorotan tajam lantaran terjadi di lingkungan tempat ibadah, sebuah ruang aman…
Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, menegaskan gereja dan masyarakat sipil tidak boleh menjadi sasaran dalam…
Namun bagi jemaat GKI Pengharapan, persoalan itu jauh lebih dalam daripada sekadar soal tanah dan…