Indonesia Butuh Keseimbangan Antara Pertumbuhan dan Stabilitas

Dari Dinamika Copot-Pasang Menkeu Perspektif Akademisi Ekonomi Papua

​JAYAPURA – Langkah mendadak Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dan melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97/P Tahun 2026 pada Senin, 14 September 2026, memicu perdebatan hangat di kalangan akademisi ekonomi di Tanah Papua.

Keputusan mendadak Presiden Prabowo Subianto di pertengahan September ini dinilai bukan sekadar rotasi jabatan biasa, melainkan cerminan ketegangan antara ambisi pertumbuhan ekonomi, disiplin anggaran, hingga tata kelola birokrasi di Kementerian Keuangan.

Dua akademisi ekonomi asal Papua turut memberikan ulasan komprehensif mengenai latar belakang, dampaknya terhadap pasar keuangan, serta pesan penting bagi efektivitas pembangunan daerah akibat dari pencopotan mendadak tersebut oleh presiden.

​Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih (Uncen), Dr. Otniel Safkaur, SE., Ak., M.Si., CTA., CMA., CRA., CRP., CertDA., menjelaskan bahwa kebijakan fiskal di era Purbaya memang berhasil menggerakkan roda ekonomi, namun menyisakan beban risiko pada stabilitas makroekonomi.

​”Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara perlu dilihat bukan sekadar sebagai pergantian seorang pejabat, tetapi dalam konteks lebih luas mengenai arah kebijakan fiskal, kredibilitas APBN, stabilitas makroekonomi, dan kepercayaan pasar terhadap pengelolaan ekonomi Indonesia,” ujar Dr. Otniel, kepada Cenderawasih, Rabu (16/9).

​Menurut Otniel, pendekatan pro-growth yang diusung Purbaya selamat ini dinilai memiliki pijakan ekonomi yang masuk akal karena terbukti menaikkan angka pertumbuhan hingga ke tingkat tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Meski begitu, terdapat beberapa persoalan mendasar yang menjadi catatan kritikal.

Persoalan pertama terletak pada kredibilitas dan disiplin fiskal, di mana muncul kekhawatiran besar mengenai risiko pelebaran defisit fiskal dan konsistensi pengelolaan APBN akibat dorongan ekspansif yang terlalu agresif. Persoalan kedua menyangkut kepercayaan investor, di mana penurunan outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif oleh Fitch dan Moody’s pada 2026 memperlihatkan bahwa pasar global sangat peka terhadap ketidakpastian rencana belanja negara.