Namun, sampai dengan saat ini masyarakat belum mendapatkan kejelasan mengenai hal tersebut. “Kami datang untuk meminta kejelasan langsung dari manajemen PTFI terkait rapat AMDAL dan kompensasi,” ungkap Arnold dalam orasinya.
“Jika tidak ada penyelesaian, kami akan terus duduk di sini dan bahkan menutup aktivitas kantor YPMAK,” lanjutnya.
Berkaitan dengan ini, Arnold menuding jika dokumen AMDAL PTFI tahun 2023 memuat informasi yang tidak sesuai kenyataan dan tidak melibatkan masyarakat secara utuh dalam proses penyusunannya.
Sementara itu, terkait aksi tersebut, Vice President Community Relations PTFI, Engel Enoch, menyatakan bahwa pihaknya membuka diri dan siap berdialog dengan masyarakat. “Kehadiran kami di sini adalah bentuk komitmen untuk menerima dan mendengar langsung aspirasi masyarakat,” tuturnya. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Menurutnya, timnya masih memiliki celah dalam melakukan transisi menyerang-bertahan. Sehingga ia ingin membenahi dua situasi…
Beberapa rangkuman perjalanan KONI Papua sepanjang tahun 2025, yakni penguatan fondasi melalui perekrutan atlet. KONI…
Haris menjelaskan, khusus untuk persoalan TPP ASN, hal tersebut telah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah bersama…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menjelaskan bahwa tidak adanya pembayaran TPP pada tahun 2025 disebabkan karena…
Seratusan kasus kekerasan tersebut didominasi peristiwa kontak senjata dan penembakan (serangan tunggal) sebanyak 59 kasus,…
‘’Meski agak jauh dari kita, tapi pertumbuhan awan hujan terjadi di laut,’’ katanya. Sementara di…