

Esther Hansaka saat menunjukkan sejumlah bukti yang telah dikumpulkannya, terkait dugaan pelanggan ketenagakerjaan, Selasa (17/2).) (foto:Yohana/Cepos)
SENTANI – Mantan pekerja asrama di Sekolah Papua Harapan (SHP), Esther Hansaka, mengungkapkan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang dialaminya selama hampir sembilan tahun bekerja sebagai orang tua asrama di sekolah tersebut.
Esther menjelaskan, dirinya bersama sang suami mulai bekerja di Sekolah Papua Harapan yang berada di Kemiri, Sentani, sejak tahun 2016 sebagai orang tua asrama yang bertugas menjaga dan membina anak-anak.
“Kami bekerja full time 24 jam menjaga anak-anak dari kecil sampai mereka lulus. Tapi selama hampir sembilan tahun, ada banyak hal yang kami pertanyakan, terutama soal pemotongan gaji dan tunjangan,” ujarnya.
Menurut Esther, dalam slip gaji tercantum nominal gaji kotor yang besar, namun setelah berbagai potongan seperti tunjangan asrama, fasilitas tempat tinggal, makan, transportasi dan BPJS, gaji bersih yang diterima jauh lebih kecil dan disebutnya berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
Ia mencontohkan, pada tahun 2016 dirinya menerima gaji sekitar Rp2,4 juta, sementara yang diterima sebesar Rp 1,5 juta denganalasa pemotongan biaya asrama dan sebagainya. Sementara pada tahun 2025, dalam slip gaji tertulis gaji kotor sebesar Rp7.108.723, namun gaji bersih yang diterima hanya sekitar Rp3.800.000.
“Potongan hampir setengah dari gaji. Alasan yang selalu disampaikan karena kami tinggal di asrama dan menggunakan fasilitas seperti listrik, air dan WiFi,” katanya, Selasa (17/2).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan bakal menindaklanjuti masalah rencana pengembangan lahan perkebunan Perusahaan Perkebunan Kelapa…
Di luar ruangannya, puluhan taksi konvensional (angkot) berwarna putih berbaris rapi di bawah bayang-bayang bangunan…
Peristiwa ini bermula ketika personel piket Polsek Kuala Kencana yang dipimpin Kanit Sabhara Ipda Eko…
Pihak rektorat Universitas Cenderawasih (Uncen) akhirnya memberikan respons terkait tuntutan kelompok mahasiswa yang menggelar aksi…
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, memastikan pelayan publik berjalan optimal baik di sektor pendidikan dan…
Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin, mengatakan pemusnahan dilakukan berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan dari Menteri…