

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, saat hadiri pelepasan beras SPHP di Papua, Selasa (9/12) (foto:Karel/Cepos)
JAYAPURA– Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa mayoritas masyarakat khususnya Papua Selatan, menerima dengan baik proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor pertanian. Kendati masih banyak masyarakat adat yang menolak dan merasa tanah adat mereka dirampas namun Mentan menilai program ini memberi manfaat langsung bagi masyarakat karena berfokus pada peningkatan produksi dan ketersediaan pangan.
“Sampai saat ini hampir seluruh masyarakat, khususnya di Papua, menerima proyek PSN ini. Kalau pun ada yang menolak, biasanya hanya karena kurangnya komunikasi. Mereka mengira proyek ini milik swasta, padahal tidak. Semua sawah yang dibuka adalah untuk masyarakat, dan pelaksanaannya dilakukan pemerintah,” ujar Amran saat berkunjung ke Jayapura, Selasa (9/12).
Menurutnya, PSN di Papua, termasuk di Merauke, dibangun untuk memenuhi kebutuhan beras daerah. Dalam prosesnya, pemerintah mengutamakan keterlibatan masyarakat lokal. Ia menambahkan bahwa peralatan pertanian seperti traktor yang ditempatkan di Merauke juga dapat digunakan oleh provinsi lain di Papua bila dibutuhkan.
Amran juga menegaskan bahwa Indonesia saat ini tidak lagi mengimpor beras. Hal ini menunjukkan kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan beras secara mandiri. Keberhasilan tersebut didukung oleh kebijakan perluasan lahan persawahan dan pembangunan gudang-gudang beras untuk menjaga stabilitas harga di daerah.
Page: 1 2
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…