Reses Komisi X DPR RI, Perubahan yang Lebih Pro Kepada Pendidikan di Papua

Menurutnya, bantuan yang diberikan ini untuk jenis DAK non fisik Rp 633.130.927.000. Terdiri dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) senilai Rp 325.968.300.000 lalu Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Paud Rp 15.104.300.000 kemudian BOP kesetaraan Rp 8.107.370.000.

“Ada juga tunjangan profesi guru senilai Rp 229.524.971.000, lalu tunjangan tambahan penghasilan guru Rp 4.342.000.000 dan tunjangan khusus guru Rp 50.083.986.000,” ujarnya. Hetifa tak menampik ada kekurangan dari anggaran pendidikan yang diberikan, namun ke depan pihaknya ingin program pusat bisa menambah komplemen dari dana yang sudah ada di Papua.

“Kami berkomitmen mendukung berbagai upaya bagi pengembangan SDM di Papua terutama pada masa transisi,” ujarnya. Oleh sebab itu, dengan pertemuan dan komunikasi ini diharapkan pada 2025-2026 akan lebih banyak lagi program yang diarahkan ke Papua.

Sementara itu, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong berharap penyerahan DAK membawa mutu yang baik bagi pendidikan di Papua. “Selama empat bulan saya di sini (Papua-red), yang menjadi atensi saya adalah pendidikan  bisa dirasakan oleh masyarakat,” ucap Ramses.

Selain itu, bisa meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan Papua khususnya Tahun 2025. “Semoga bermanfaat bagi pendidikan di Papua, khususnya anak-anak Papua. Tetapi tidak hanya kuantitas melainkan kualitas juga,” pungkasnya. (fia/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos