Categories: BERITA UTAMA

Otsus Bukan Hanya Soal Uang Tapi Tata Kelola

Akademisi Sebut Ratusan Triliun Namun Belum Ada Lompatan Berarti

JAYAPURA – Perhatian pemerintah pusat (Indonesia) untuk Provinsi Papua tidak main-main, terbukti dalam beberapa tahun terakhir, Papua terus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah pusat. Jumlahnya tidak main-main. Dikutip dari laman Pemprov Papua (papua.go.id) terakhir, pada Juni 2025 provinsi Papua mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 milyar.

Sementara penyampaian Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka bahwa Papua dalam dua tahun terakhir atau dari tahun 2022 – 2024 telah digelontorkan anggaran Rp 190 triliun lebih. Meski angka ini masih bisa dipertanyakan karena diprediksi untuk seluruh tanah Papua namun yang jelas ada dana besar yang sudah diberikan selama ini.

Menangapi itu, Dosen Ilmu Pemerintah Universitas Yapis Papua (UNIYAP) Usman Pakasi mengatakan bahwa, bantuan yang dimaksudkan pemerintah pusat untuk Papua bertujuan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, namun kenyataan masih ditemukan masyarakat Papua yang hidup jauh dari kata layak.

“Pada dasarnya program bantuan dari kepada masyarakat Papua baik melalui otonomi khusus dan berbagai program bantuan sosial lainnya dimaksudkan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua,” kata Usman Pakasi kepada Cenderawasih Pos, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/10).

Page: 1 2 3 4

Juna Cepos

Recent Posts

Demo Tolak MBG Serentak Disinyalir Terorganisir

Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menduga aksi yang berlangsung di sejumlah daerah tersebut tidak…

55 minutes ago

Kericuhan di Pelabuhan, KM Gunung Dempo Pilih Tunda Berlabuh

Saat kapal dalam perjalanan menuju  Jayapura, tiga penumpang ini diketahui merokok di dalam kapal, tepatnya…

2 hours ago

Gereja Membela Harkat dan Martabat Manusia, Jangan Dinilai Gerakan Politik Praktis

   Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…

14 hours ago

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

   Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…

22 hours ago

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

23 hours ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

1 day ago