Selain itu, bagaimana kewenangan khusus diimplementasikan secara nyata, bagaimana kelembagaan daerah didesain untuk mendukungnya, dan bagaimana keuangan khusus diarahkan agar benar-benar memberdayakan masyarakat.
Terangnya, selama prinsip kekhususan itu belum benar-benar terinternalisasi dalam praktik kebijakan maupun tata kelola kelembagaan, Papua akan tetap menghadapi paradoks pembangunan, yakni; alokasi dana yang besar belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Ruddy menjelaskan, reses ketiga DPRK Jayapura berlangsung sejak 16 hingga 22 Desember 2025 dan diikuti…
Ketua Tim Layanan Meteorologi Publik, BMKG Wilayah V Jayapura Ezri Ronsumbre, mengatakan bahwa pada periode…
Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Dr. Paris Manalu, SH, MH melalui Kasi Pidsus Donny Stiven Umbora,…
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, mengatakan kendaraan operasional ini disiapkan untuk mendukung mobilitas dan meningkatkan…
Upacara peringatan Hari Ibu ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Jayapura, Kompol Erol Sudrajat, yang bertindak…
Pantauan di lokasi, Terminal Entrop dipadati warga yang mendaftar dan bersiap diberangkatkan menggunakan bus gratis…