Selain itu, bagaimana kewenangan khusus diimplementasikan secara nyata, bagaimana kelembagaan daerah didesain untuk mendukungnya, dan bagaimana keuangan khusus diarahkan agar benar-benar memberdayakan masyarakat.
Terangnya, selama prinsip kekhususan itu belum benar-benar terinternalisasi dalam praktik kebijakan maupun tata kelola kelembagaan, Papua akan tetap menghadapi paradoks pembangunan, yakni; alokasi dana yang besar belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong pengembangan komoditas sagu sebagai pangan lokal unggulan. Potensi hutan sagu…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Pangan setempat bakal melakukan pengujian pangan segar guna mencegah…
Puluhan rumpon milik nelayan yang tersebar di perairan Jayapura hingga Demta, Kabupaten Jayapura, telah dikembalikan…
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat dengan…
Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Jayapura melaksanakan pelepasan jemaah haji…
Pemerintah Kabupaten Jayapura resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada DPR Kabupaten…