Selain itu, bagaimana kewenangan khusus diimplementasikan secara nyata, bagaimana kelembagaan daerah didesain untuk mendukungnya, dan bagaimana keuangan khusus diarahkan agar benar-benar memberdayakan masyarakat.
Terangnya, selama prinsip kekhususan itu belum benar-benar terinternalisasi dalam praktik kebijakan maupun tata kelola kelembagaan, Papua akan tetap menghadapi paradoks pembangunan, yakni; alokasi dana yang besar belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Papua, Nicky Mehue, mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten…
Bupati Jayapura Yunus Wonda mengatakan, Kalkote memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu tujuan…
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke, Romanus Kande Kahol, mengatakan, hasil sidak menunjukkan bahwa…
Kabid Damkar Pemkab Jayawijaya Karman mengakui selama penangan karhutla pada musim kemarau ini, damkar Jayawijaya…
Penyisiran diawali dari kawasan Pasar Enarotali. Di lokasi tersebut, polisi menemukan sedikitnya enam kelompok masyarakat…
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika I Wayan Suyatna menjelaskan bahwa seluruh titik rawan pencarian…