Terpisah, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan pemerintah tetap berkomitmen membebaskan pilot Susi Air Phillip Mark Mehrtens dari kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua Pegunungan.
Meutya pun mengharapkan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu dapat dibebaskan secara damai.
“Mudah-mudahan ada titik terang ya, tadi saya juga menanyakan ke pihak pemerintah kebetulan tadi (saya) di samping Pak Menko Polhukam (Hadi Tjahjanto). Beliau sampaikan sudah ada komunikasi dengan sandera dan sandera dengan keluarga. Itu mudah-mudahan bisa kita selamatkan secara damai,” kata Meutya usai menghadiri pelantikan Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohamad Tonny Harjono sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) di Istana Negara Jakarta, Jumat (5/4) kemarin.
Terkait kendala yang dihadapi untuk membebaskan pilot Philip, ia menilai bahwa hal tersebut tergantung dari penyandera.
Namun, ia menekankan pemerintah ingin proses pembebasan tersebut secara damai. “Namanya sandera, itu sangat tergantung dengan penyandera gitu kan. Tidak bisa langsung dan kita kan maunya pendekatannya damai. Jadi, mudah-mudahan kalau memang mau secara damai, ya waktu lah yang menentukan. Ini sudah satu tahun lebih, mudah- mudahan kita sampaikan bahwa akan ada progres,” ujar Meutya.
Untuk itu, jika berbicara target untuk membebaskan pilot Philip, ia mengaku belum bisa bisa menginformasikan lebih lanjut, Sebab, proses pembebasan harus dilakukan dengan hati-hati.
“Kalau target sih, jangan ditargetkan. Sebetulnya, ini juga tidak usah banyak dibahas dulu karena proses itu penuh dengan kehati-hatian dan pembebasan tidak dengan dibicarakan. Insya Allah tetap ada titik terang,” katanya.
Ia juga mengatakan DPR akan terus mengawasi pemerintah untuk berusaha membebaskan pilot Philip.
“Pasti, pasti pemerintah tetap berusaha dan kita pasti DPR juga mengawasi pemerintah untuk berusaha membebaskan sandera tersebut,” ucap Meutya.(antara)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Dalam seruan tersebut, KWI menilai situasi sosial di Indonesia menunjukkan adanya luka sosial yang semakin…
Setelah dipalang aktivitas pelayanan Kantor Distrik Sentani untuk sementara dipindahkan ke Kantor Kelurahan Hinekombhe. Hal…
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…
Vonis yang dijatuhkan Hakim Tunggal Bakti Maulana tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut…
Kasus pembunuhan terhadap pendulang emas di tanah Papua kembali terjadi dan dinilai sebagai peristiwa berulang…
Kementrian dalam negeri menugaskan pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya untuk segera untuk menyiapkan langkah…