

Mayor Jenderal TNI (Purn) Ramses Limbong resmi dilantik Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian sebagai Penjabat Gubernur Papua di Jakarta, Seninm (5/8). (Foto/Istimewa)
JAYAPURA– Akademisi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Uncen, Yakobus Richard Murafer mengatakan Papua induk hari ini mengalami berbagai macam persoalan pasca pembentukan daerah otonomi khusus (DOB) dari Provinsi Papua.
Karena itu, ia berharap Pj Gubernur Papua yang baru saja dilantik bisa meningkatkan kinerja ASN yang dalam pemberitaan sedang bergejolak.
“Gejolak ASN yang kerap demo ini harus diselesaikan secara internal kepegawaian untuk proses pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Secara khusus, problem internal di dalam Pemerintah Provinsi Papua yang dimaksudkan Yakobus berkaitan dengan sumber daya manusianya. Belakangan banyak sekali ASN yang melakukan aksi demo di kantor gubernur.
“Saya pikir Penjabat yang baru juga harus fokus dengan itu,” kata Yakobus.
Selain itu, fokus pada proses akselarasi pembangunan dan persiapan Pilkada
“Mereka yang ditugaskan ke Papua hari ini adalah mereka yang mampu menyelesaikan problem organisasi dan juga bagaimana proses percepatan pembangunan,” ujarnya.
Ditambahkan, hal yang juga perlu diseriusi adalah pembenahan secara internal sembari menunggu pejabat definitif yang terpilih pada Pilkada November mendatang. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…