

Anggota KPK saat keluar dari ruang bendahara sekretariat Provinsi Papua, Senin (4/11) (foto: Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya tak lagi terlalu memperhitungkan soal moment atau agenda yang sedang berjalan saat ini. Meski dalam tahapan Pemilu, KPK tetap “masuk” dan melakukan proses penyelidikan. Termasuk ke gedung pemerintahan di Provinsi Papua . Pada proses persiapan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), KPK Senin (4/11) justru melakukan penggeledahan kantor gubernur.
Satu ruangan yang dimasuki adalah ruang Bendahara Sekretariat atau Benset. Dari penggeledahan yang dilakukan sejak pukul 11:00 WIT hingga 17:00 WIT, KPK membawa keluar 5 koper dokumen. Dari keterangan beberapa pegawai, semua berjalan normal dan seperti tak ada yang terlalu heboh ketika anggota KPK tiba saat itu. Dari lantai satu kantor gubernur, mereka langsung menuju ruang Sekda yang berlokasi di lantai tiga.
“Penggeledahan dilakukan di ruang Sekrestaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua lantai tiga dan ruang Benset lantai II. Di ruang Sekda hanya sebentar, sekira satu jam. Yang lama itu di ruang Benset,” ucap salah satu pegawai. Pegawai Pemprov ini menyebut ada beberapa koper yang dibawah KPK usai penggeledahan itu.
Ia mendengar bahwa penggeledahan tersebut masih ada kaitan dengan pengembangan kasus dari almarhum Lukas Enembe.
“Infonya pengembangan kasus dari mantan gubernur almarhum Lukas Enembe,” katanya. Selain menggeledah beberapa ruangan di kantor gubernur. Ia juga menyebut jika KPK sempat mendatangi ke Kantor BPKAD.
“Mereka ada dua kelompok, ada yang di kantor gubernur dan ada juga di Kantor BPKAD,” katanya. Sementara itu, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan sebanyak 10 orang anggota KPK mendatangi kantor gubernur. Mereka datang ketika dirinya sedang menghadiri kegiatan di Gor Cenderawasih.
Page: 1 2
Setelah kabar ini tersebar Dion langsung bertolak menuju Taja dan mengecek langsung kondisi disana. Ia…
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menilai tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah…
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah…
Menurut Yunus, praktik penagihan uang kepada setiap pengunjung yang melintas di kawasan tersebut tidak dapat…
Festival yang berlangsung di halaman Kantor DPR Papua dan Kampus Universitas Cenderawasih itu bukan…
Program jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura terus menunjukkan…