60 Persen Puskesmas di Papua Tidak Ada Dokter

JAYAPURA-Ekspos kinerja pemerintahan Provinsi Papua Bidang Kesehatan, kinerja pelayanan kesehatan dan penanganan Covid-19 di Provinsi Papua, meliputi kinerja pelayanan RSUD Jayapura, RSUD Abepura, RSJ Abepura dan rilis data pembangunan Papua Mei hingga Juni tahun 2022.

   Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jery Yudianto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan program untuk menyiapkan informasi kinerja pembangunan di Papua secara berkala kepada Publik. “Kegiatan tersebut merupakan sinergitas antar pemerintah dengan para media untuk memberikan informasi dengan narasumber terpercaya,” kata Jery kepada wartawan.

   Sementara, Dinas Kesehatan Papua mejalankan sejumlah program untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan untuk mengatasi keterbatasan tenaga dokter di wilayah setempat.

  Kepala Dinas Kesehatan Papua, Robby Kayame menerangkan, sekitar 60 persen puskesmas di Papua saat ini tidak memiliki tenaga dokter. Karena itu, pihaknya melaksanakan beberapa program prioritas. “Langkah yang kami ambil adalah menggagas peningkatan SDM di tanah Papua melalui kerjasama dengan Kementerian Kesehatan,” terang Kayame.

  Salah satu bentuk kerjasam, menurut Kayame, adalah  dengan Kemenkes, yakni pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Cendrawasih dan program beasiswa pada tahun 2023.

  “Diharapkan dengan hadirnya RSP Uncen ini, anak-anak Papua bisa kuliah kedokteran di daerahnya dan tidak perlu keluar. Ada pula program beasiswa dari Kemenkes untuk pendidikan dokter umum dan dokter gigi bagi anak Papua di tahun 2023,” terangnya.

  Kayame pun menyatakan, pihaknya bersama IDI Papua juga telah membangun kerjasama dengan Universitas Gajah Mada dan Uncen untuk membuka kelas dokter spesialis di Papua pada Agustus mendatang.

  “Harapan kami di tahun 2023 sampai 2030 itu, Papua sudah bisa memproduksi tenaga dokter. Bahkan mungkin bisa melahirkan dokter keluarga. Jadi nanti setiap RT ada satu dokter sehingga bisa menekan angka kematian dan kesakitan serta meningkatkan angka harapan hidup,” harapnya.

  Sementara itu, Direktur RSUD Jayapura, Anton Mote berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat. Sebab tiga tahun terakhir pembangunan fisik di RSUD Jayapura berasal dari APBD. “Harapan kami tahun 2023 harus dibantu oleh pemerintah pusat, beberapa waktu lalu saya sudah lakukan presentase ke Bapenas yang melibatkan semua sektor kementrian kesehatan.  Beberapa usulan anggaran sudah kami sampaikan,” kata Anton Mote.

“Harus dibantu, karena kementrian kesehatan sudah memberi kita lebel rumah sakit rujukan nasional, masa hanya kasih lebel namun tidak dikasih program dan kegiatan serta uangnya. Harapan besar harus bantu,” sambungnya.

  Anton Mote berharap tahun 2024 hingga 2025 RSUD Jayapura sudah mendapat sarana yang  memadai, menjadi rumah sakit rujukan nasional sama seperti di daerah lainnya di Indonesia.

“Jika Presiden bisa membangun wilayah perbatasan yang cantik, maka RSUD Dok II juga harus dibangun dengan kemegahan. Sebab kami (RSUD Dok II-red) juga kacamata NKRI dalam bidang kesehatan,” pungkasnya. (fia/tri)