Kedua, digitalisasi sistem parkir menjadi keharusan. Retribusi manual membuka ruang besar bagi pungutan liar dan kehilangan PAD. Sistem digital berbasis aplikasi akan menutup kebocoran sekaligus memberi transparansi kepada publik, warga tahu mana parkir legal dan mana yang tidak.
Ketiga, perlu dibentuk forum kemitraan sosial antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan komunitas parkir. Pendekatan ini menempatkan tukang parkir bukan sebagai musuh, melainkan mitra dalam menata ruang kota yang tertib dan adil.
“Penertiban yang sejati bukan sekadar membersihkan trotoar, tetapi menghadirkan negara yang adil, rasional, dan manusiawi. Negara kuat bukan karena kerasnya tangan aparat, melainkan karena cerdasnya cara hukum merangkul warganya,” tutupnya. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Topografi Kota Jayapura yang unik diapit oleh gugusan perbukitan curam dan bentangan pesisir pantai membuat…
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua Jacleana Joku berharap pengusaha di Papua memanfaatkan peluang…
-Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri meminta para bupati dan wali kota tidak menyerahkan agenda penting…
Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Dian Novita, mengatakan ketentuan…
Gubernur Papua Matius D Fakhiri di Jayapura, Rabu, mengatakan Kartu KASIH disiapkan untuk memastikan…
Pertama, masalah penerangan atau lampu di dalam los-los pasar yang mati. Kedua, yang paling…