

Oktovianus Injama (FOTO:Mboik/Cepos)
JAYAPURA – Ketua KPU Kota Jayapura, Oktovianus Injama menyampaikan bahwa pihaknya mendapat laporan jika saat ini sudah cukup banyak warga dari Negara tetangga PNG yang mulai berkeliaran di Kampung Moso, Distrik Muara Tami.
“Informasinya warga pelintas batas memang sudah banyak di Moso dan kami akan berkoordinasi dengan pihak keamanan termasuk yang bertugas di TPS dan disana juga ada Pamtas,” ungkap Oktovianus menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos, Selasa (30/1)
Meski menjadi kekhawatiran namun disini Injama memberi ketegasan bahwa untuk pemilih nantinya harus menggunakan KTP Kota Jayapura.
“Yang tidak punya KTP Kota Jayapura tidak bisa memilih dan ini sudah kami sampaikan. Petugas juga harus mengecek undangan termasuk masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT),” imbuhnya.
Namun apabila ditemukan ada warga PNG yang ikut mencoblos maka ini akan menjadi temuan Gakumdu untuk dilaporkan ke tindak pidana. “Laporkan jika ada yang sengaja melakukan pelanggaran,” tegasnya.
Terkait logistic, diakui justru Distrik Muara Tami yang akan didistribusikan lebih dulu dan semua sedang disiapkan.
“Untuk jumlah pemilihnya sendiri dikatakan nantinya ada 2 TPS yakni TPS Moso dan TPS Wutung dengan jumlah pemilih sekitar 500 pemilih. Hingga kini kami terus berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengantisipasi persoalan di TPS termasuk di daerah perbatasan,” imbuhnya. (ade)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…
Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…
Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…
Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…
Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…