

Penyelengaraan Deklarasi Kampanye Damai yang dilakukan KPU Kota Jayapura, Rabu (25/9). (foto: Karel/Cepos)
JAYAPURA-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah setempat segera mengeluarkan jadwal kampanye supaya bisa memberikan waktu yang cukup bagi para pasangan calon (paslon) dan partai politik menyampaikan visi, misi, dan program kepada masyarakat.
Komisioner Bawaslu Papua Yofrey Piryamta di Jayapura, Kamis, mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapatkan jadwal kampanye bagi paslon peserta Pilkada 2024. Tidak hanya itu, pihaknya juga berharap agar KPU segera membuat keputusan zonasi pemasangan alat peraga kampanye (APK).
Menurut dia, memasuki tahap kampanye pilkada saat ini, pihaknya akan secara ketat melakukan pengawasan terhadap proses kampanye ataupun bentuk-bentuk kampanye yang akan dilakukan oleh paslon.
“Untuk wilayah kampanye dan pemasangan APK dari paslon gubernur dan wakil gubernur ada di seluruh provinsi, oleh karena itu penting dilakukan zonasi serta jadwal tersebut,” ujarnya.
Dia menjelaskan jadwal dan zonasi ini penting agar tidak ada yang bertabrakan antara provinsi dan kabupaten/kota, oleh karena itu diharapkan dalam waktu dekat ini sudah keluar aturannya.
“Kami mengimbau KPU agar melihat hal ini karena saat ini telah memasuki masa kampanye hingga 23 November mendatang,” katanya.
Dia menambahkan selain itu juga terkait dengan belum adanya laporan soal dana awal pembukaan rekening kampanye agar dapat diketahui, apakah ada politik uang atau tidak di dalamnya.
“Ini penting dilakukan karena pada akhir masa kampanye akan di lihat berapa pengeluaran selama masa kampanye karena akan dilakukan audit guna mencegah terjadinya politik uang,” ujarnya.
Page: 1 2
Tito menegaskan tiga tugas pokok Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yakni melakukan sinkronisasi…
Nixon menegaskan, Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua dalam menangani perkara PON XX Papua selalu transparan dan…
Natal Gabungan Pemda, DPRK, TNI-Polri, Denominasi Gereja dan Organisasi Masyarakat serta seluruh masyarakat Kabupaten Puncak…
Kata Ruslan, sejak Januari hingga Desember 2025, BNNK Mimika telah menangani lebih dari 20 pasien…
Prestasi itu, ujar Kapolri, menjadi apresiasi sekaligus tantangan dan tanggung jawab bagi seluruh jajaran untuk…
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan usulan kebijakan work from anywhere (WFA) pada 29,…