Categories: PILKADA 2024

BTM: Putusan MK, Kemenangan yang Tertunda!

   Kalimat itu bukan sekadar kata-kata, melainkan panggilan untuk seluruh masyarakat Papua. Ia percaya, perubahan besar tidak bisa dilakukan sendirian. Butuh kebersamaan, sinergi, dan tekad yang kuat dari semua pihak.

BTM tak ingin masyarakat larut dalam kekecewaan. Ia ingin mereka melihat ini sebagai bagian dari perjalanan panjang yang masih harus ditempuh. Harapan tetap menyala, dan Papua harus terus melangkah.

  Di tengah riuhnya situasi politik, BTM tetap meyakini bahwa masa depan yang cerah sedang menanti. Baginya, PSU bukanlah hambatan, melainkan bagian dari rencana yang lebih besar.

“Saya percaya, setiap langkah kita adalah bagian dari perjalanan menuju Papua yang lebih baik,” tuturnya.

  BTM bukan hanya seorang pemimpin yang ingin menang dalam pemilihan. Ia adalah pemimpin yang ingin menang bersama rakyatnya—bukan hanya dalam politik, tetapi dalam kehidupan, dalam kesejahteraan, dalam mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan.

   Keputusan MK mungkin menjadi babak baru dalam politik Papua, tetapi bagi BTM dan rakyat Papua, ini hanyalah sebuah ujian kecil dalam perjalanan panjang menuju masa depan yang lebih baik. “Papua tetap melangkah, dan selama ada kebersamaan, harapan itu tak akan pernah padam,” pungkasnya. (rel/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Kondisi HAM di Papua Masuki Fase DaruratKondisi HAM di Papua Masuki Fase Darurat

Kondisi HAM di Papua Masuki Fase Darurat

“Pelanggaran terhadap warga sipil terus terjadi, termasuk penembakan terhadap petani, pelajar, dan masyarakat adat hanya…

20 hours ago

Pelaku Tabrak Lari di Sp12 Masih Dalam Pengejaran Polisi

Hal ini disampaikan Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman saat ditemui wartawan di Mapolres Mimika,…

21 hours ago

PAD Papua Tahun 2026 Diproyeksikan Turun Menjadi 2,3 Triliun

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp563 miliar lebih. Pendapatan transfer sebesar…

22 hours ago

Kinerja Kejati Papua Dipertanyakan

Menurut Frits, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional objektif dan akuntabel, serta menjunjung tinggi nilai-nilai…

23 hours ago

Banyak Kasus Pelanggaran HAM Tak Tuntas

Indonesia sendiri meratifikasi kedua kovenan tersebut pada tahun 2006. Menurut Syufi, kedua instrumen tersebut memberikan…

24 hours ago

Hari HAM Internasional, FRP Unjuk Rasa di Kantor DPRK Mimika

Mereka juga membawa spanduk-spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan, seperti “Cabut investasi di Papua”, “Usut tuntas pelanggaran…

1 day ago